Partai PDIP pada Kamis (8/8) lalu menyelenggarakan Kongres V di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur, Bali. Dalam acara tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga turut serta hadir sebagai tamu.
Dalam pidato politiknya, Megawati sempat menyinggung tentang jatah kursi menteri di kabinet selanjutnya untuk PDIP. Ia menyatakan bahwa PDIP harus mendapatkan jumlah menteri terbanyak di kabinet tersebut.
“Ini di dalam kongres partai, bapak presiden, saya minta dengan hormat PDIP akan masuk dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak,” kata Megawati dalam Kongres V PDIP , Kamis (8/8).
Mega berdalih bahwa permintaan tersebut berdasar karena partainya merupakan partai pengusungnya di Pilpres 2019 sekaligus pemenang Pemilu 2019. Ia pun menolak jika PDIP hanya diberi jatah menteri sedikit.
“Jangan ya, kalau nanti Ibu Mega saya kira karena PDIP sudah banyak pemenangan sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuma 4 ya. Emoh, tidak mau, tidak mau, tidak mau,” kata dia.
Pada kesempatan berbeda, Jokowi menjawab permintaan Megawati dan memastikan bahwa kader PDIP akan menduduki jabatan terbanyak.
“Soal menteri, tadi Ibu Mega bilang ya jangan empat doang. Tapi kalau yang lain dua tapi kan PDIP empat. Kalau yang lain tiga, PDIP enam? Belum tentu juga,” ujar Jokowi.
“Tapi yang jelas PDI Perjuangan pasti yang terbanyak. Itu jaminannya saya,” tegas Jokowi.
Presiden hendaknya tetap mempertimbangkan kewenangannya dalam memilih dan mengangkat menteri kabinetnya. Hendaknya presiden membentuk kabinet yang ideal dan sesuai dengan perkembangan pemerintahan saat ini. Presiden harus bisa memilih orang-orang terbaik dan kompeten jika memang orang tersebut berasal dari partai politik.
Perlu diingat bahwa Presiden memiliki kewenangan penuh dalam mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri sesuai dengan Pasal 17 UUD 1945. Jangan sampai hanya karena ingin memenuhi permintaan satu pihak, Presiden tidak mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi calon menterinya.(hw)
Tinggalkan Komentar