ALUMNI UNS DUKUNG UNGKAP SISI PIDANA SPMB MANDIRI

Disetrap.com- Nama salah satu universitas ternama di Kota Solo yaitu Universitas Sebelas Maret (UNS) belakangan ini menjadi perbincangan publik. Ini dikarenakan ada beberapa informasi negatif yang beredar, salah satunya yaitu diduga beberapa pejabat UNS melakukan penyimpangan dengan melibatkan oknum di Dirjen Dikti.

Bahkan secara ekslusif didapatkan informasi dan dokumen terkait beberapa dugaan penyimpangan yang terjadi di UNS yakni dugaan penyimpangan pada sumbangan pengembangan institusi (SPI) mahasiswa baru, dugaan penyimpangan pembangunan tower UNS yang menelan biaya Rp 135 miliar, dugaan kong kalikong antara Rektor UNS dengan Tim Teknis Dirjen Dikti dalam pengajuan dana yang ditolak MWA lebih dari Rp34 Milyar tapi disetujui sepihak oleh tim teknis yang dipimpin Dirjen Dikti, dan indikasi penentuan Ranking Indikator Kinerja Utama (IKU) UNS sebenarnya menurun yang melibatkan oknum di UNS dan Dirjen Dikti.

(Gambar Tower UNS)

Sementara itu, terkait status Rektor UNS di KPK dalam kasus dugaan penyimpangan pada sumbangan pengembangan institusi (SPI) mahasiswa baru, hingga saat berita ini diterbitkan, Ali Fikri selaku Jubir KPK belum memberikan tanggapan apapun.

Atas dugaan ini, Alumni UNS, Dr. M. Taufiq, S.H., M.H., yang juga selaku Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia mendukung upaya pemeriksaan itu. “Kasus SPMB  mandiri itu terjadi di mana- mana hampir pasti tidak ada PTN yang tak melakukan praktek itu,masalahnya ada yang mencolok mata ada yang sembunyi.”

Disinyalir ada banyak orang terlibat, untuk jurusan favourite tarifnya bisa milyaran. “Untuk membuka tabir itu semua dan menguji kebenarannya, saya setuju pemeriksaan itu, biar ngga sekedar rumors atau fitnah,” pungkas Dr.Muhammad Taufiq.SH MH alumni UNS yang juga seorang Youtuber kepada disetrap.com

Kejaksaan Agung Tidak Seperti yang Dibanggakan, Tidak Bisa Melindungi  Gedungnya – Panjimas
(Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., selaku alumni UNS)

Sebagaimana diungkap oleh Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum selaku Staf Ahli Hukum UNS dalam pernyatannya,
“Secara hukum, keberadaan tim teknis ini tidak banyak diungkapkan kepada publik termasuk di lingkungan UNS. Keberadaanya pernah diinformasikan sekilas oleh pimpinan universitas sehubungan dengan sosialisasi diantara pimpinan Senat Akademik dan pimpinan Dewan Profesor, juga pimpinan organ di bawah Rektor. Namun untuk audiens yang lebih luas tidak pernah ada informasi memadai,”

Dr. Isharyanto juga menjelaskan bahwa tim teknis tersebut teridiri dari 7 orang. Tim tersebut diketuai oleh Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, adapun anggotanya terdiri dari Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Dikbudristek, serta Prof. M. Hadi Subhan (guru besar Univertas Airlangga), dan Dr. Aan Eko Widiarto (Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).

Hal ini mengacu pada Keputusan Rektor UNS Nomor 423/UN27/2023 tentang Insentif bagi Tim Teknis Pendukung Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Melaksanakan Tugas dan Wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret.

Permendikbudristek Nomor 24/2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan UNS, maka Pasal 4 menyebutkan,
Tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret selama dibekukan, dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.”

Berdasar pasal tersebut maka menurut Dr. Isharyanto,
“Tugas dan wewenang MWA dilaksanakan oleh Menteri. Akan tetapi regulasi tersebut  tidak mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan fungsi MWA oleh Menteri, yang mana senyatanya tidak berada di lingkungan UNS dan dalam kesehariannya tidak mengetahui semua hal dan kejadian di UNS.”

Terkait dengan tim teknis pendukung menteri yang menerbitkan Keputusan Menteri serta pemberian insetif kepada tim tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenang MWA UNS, maka berdasar ketentuan Pasal 4 Permendikbudristek Nomor 24/2023, secara hukum, itu hanya tim yang membantu menteri.

Jadi hanya berurusan dengan menteri. Oleh karena itu sepanjang secara hukum disebutkan “tindakan menteri dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang MWA UNS”, maka produknya berupa keputusan menteri sebagai pelaksana tugas dan wewenang MWA UNS, bukan keputusan tim teknis, atau persetujuan tim teknis.

“Dengan demikian, persetujuan terhadap RKAT UNS, juga perubahan RKAT, yang menurut PP Nomor 56/2020 adalah wewenang MWA, maka harus berdasarkan Keputusan Menteri sebagai Pelaksana Tugas dan Wewenang MWA UNS,” lanjut Dr. Isharyanto

“Selanjutnya, andaikata benar ada persetujuan penetapan anggaran sebesar lebih kurang Rp 34 miliar oleh tim teknis, maka tentu itu tidak sesuai dengan maksud dan rumusan kaidah Pasal 4 Permendikbudristek Nomor 24/2023. Persetujuan anggaran mestinya oleh MWA, yang dalam situasi sekarang, dilaksanakan untuk sementara oleh Menteri,” papar Dr. Isharyanto

Terkait dengan anggaran Rp 34 miliar tersebut, maka mengacu surat Nomor 44/UN27.25/KU00/2023, yang ditandatangani oleh Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset, maka anggaran tersebut adalah “pekerjaan pengadaan barang/jasa tahun 2022 yang telah selesai tetapi belum dibayarkan.”

Mendasarkan pada Ketua Satuan Pengawas Internal UNS melalui Nota Dinas Nomor 66/UN27.33/PA.02.00/2022 tanggal 15 Juni 2022, pembelanjaan yang dilakukan luar perencanaan, tidak dapat dimasukkan ke dalam RKAT. Selain itu berdasarkan penelusuran Komite Audit, metode pengandaan barang/jasa juga tidak memperhatikan ketentuan dalam regulasi yang berlaku, karena hampir semua dilaksanakan dengan penunjukkan secara langsung.

Pada saat itu MWA beranggapan tidak mungkin suatu belanja yang tidak pernah masuk dalam perencanaan dan tercermin dalam RKAT, kemudian dicantumkan sebagai utang, dan dibayarkan dalam anggaran tahun berikutnya. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum keuangan negara, yang mana terjadi pengelolaan keuangan dan/atau kekayaan yang tidak sehat dan tentu menjadi perhatian penegak hukum.

Pandangan MWA ini cukup komprehensif dan menyelamatkan UNS di kemudian hari dari potensi gagal pengelolaan dan telah menegakkan wewenang menurut PP Nomor 56/2020.

“Oleh sebab itu, tidak benar MWA menghalang-halangi pelaksanaan RKAT. MWA berusaha menegakkan pola pengelolaan keuangan yang sehat sebagaimana amanat PP Nomor 56/2020,” analisisnya.

Kemudian melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan target kinerja Perguruan Tinggi Negeri, termasuk PTNBH UNS, kementerian Pendidikan telah berupaya menjamin lembaga pendidikan tinggi untuk memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan zaman, lebih berdampak langsung bagi masyarakat, serta mampu mencapai standar perguruan tinggi internasional.

Terdapat 8 IKU yang mana kesemuanya harus dilaporkan ke Kementerian dan akan dinilai dan hasilnya adalah pemeringkatan dalam skala nasional mengenai posisi perguruan tinggi. Tentu saja IKU ini juga menjadi legitimsi untuk menilai kinerja Rektor.

“Hari-hari ini UNS sedang melakukan pelaporan itu.
Semua sumber daya dikerahkan dan tentu saja publik berharap bahwa laporan itu merupakan data riil yang mencerminkan kinerja Rektor selama ini. Jangan sampai ada data yang tidak benar,” pungkas Dr. Isharyanto

Tinggalkan Komentar