KONSEKUENSI SIKAP OTORITER MENTERI YANG TAK PAHAM ATURAN

(Prof. Sajidan rektor terpilih UNS yang gagal dilantik)

Disetrap.com- Persoalan Prof. Sajidan selaku rektor terpilih Universitas Sebelas Maret (UNS) belum juga menemui titik terang. Pelantikan Prof. Sajidan yang seharusnya dilakukan pada 11 April 2023 gagal dilakukan karena adanya Peraturan Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek No. 24/23)

Bahkan Permendikbudristek No.24/23 tersebut terbit secara tiba tiba yang isinya menyatakan membatalkan hasil pemilihan rektor dan juga membekukan Majlis Wali Amanat (MWA) serta peraturan MWA tentang pemilihan rektor dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan menjelang hari h pelantikan rektor terpilih, hal ini diungkap oleh Dr. Isharyanto selau staf ahli hukum UNS.

“Meski sudah berlangsung lebih dari satu bulan, kami selaku Majelis Wali Amanat (MWA) UNS beum pernah memperoleh penjelasan formal dan terbuka dariementrian terkait persoalan ini, sementara sesuai Permendikbudristek No.24/23 tugas dan wewenang MWA sementara diambil alih Mendikbud” tutur Dr. Isharyanto

“Limitasi waktu hanya disebut ‘hingga dilantik Rektor baru’ ini menunjukkan wilayah abu-abu da tidak ada jaminan kepastian hukum. Nuansa yang ada seharusnya situasi darurat, dengan batas waktu yang tegas. Persoalan tak hanya akan menimpa MWA saja, tetapi keberlangsungan penyelenggaraan universitas sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTNBH).” Tamah Dr. Isharyanto

Dr. Isharyanto juga menyebutkan bahwa situasi ini semakin lama semain menggelisahkan bagi civitas akademika UNS secara internal. Meski tidak semua terbuka untuk manyampaikan, tetapi ada saja aspirasi yang berkembang, beberapa media juga secara intensif menyiarkan ini di salah satu talkshow di stasiun televisi.

“Untuk membantu Menteri yang sementara menjalankan tugas MWA UNS, sepertinya dibentuk sebuah tim yang dipimpin oleh Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Tim ini juga menerima insentif bersumberkan anggaran UNS menurut Keputusan Rektor. Dalam hal ini, adalah Prof. Jamal Wiwoho yang telah memperoleh keputusan perpanjangan sejak masa jabatan sejak 5 April 2023 yang lalu.” Ungkap Dr. Isharyanto

Dr. Isharyanto juga menambahkan “Sudah muncul pertanyaan publik, sebab “perpanjangan masa jabatan Rektor” tadi tidak dikenal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang PTNBH UNS. Oleh sebab itu, kemudian menimbulkan keragu-raguan legitimasi kebijakan, juga terhadap pelaksanaan tugas organisasi di bawah Rektor yang diangkat kembali seperti Dekan dan Wakil Dekan dengan status permanen maupun pelaksana tugas (PLT). Tim teknis yang membantu kementerian tadi juga terlihat seperti belum pernah berdiskusi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk organ-organ PTNBH dan juga MWA yang untuk sementara dibekukan. Roadmap “penataan peraturan internal dan organ” sebagaimana dimaksud Permendikbud juga belum pernah dipaparkan.”

Menurut informasi yang dihimpun media Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Prof. Nizam akan datang ke UNS pada Jumat, 19 Mei 2023 dengan tujuan dan agenda yang beum terkonfirmasi.

“Kedaruratan manejemen UNS memang selayaknya diakhiri. MWA harus dipulihkan kembali. Hampir sebulan otonomi kampus UNS tercabik-cabik padahal ini adalah mandat Peraturan Pemerintah Nomor 56/2020. Bagaimana mempertanggungjawabkan citra dan kinerja kepada publik? Penanda otonomi itu sendiri antara lain adalah berfungsinya organ seperti MWA, Senat Akademik, Pemimpin (Rektor), dan Dewan Profesor. Diantara organ itu MWA masih dibekukan, walaupun dengan kontroversi hukum di dalamnya,” papar Isharyanto”

(Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H selaku alumni UNS)

Terkait dengan peristiwa ini maka harus segera dilakukan pelurusan, agar permasalahan ini tidak melebar kemana-mana. Dr. Taufiq yang juga merupakan alumni UNS sekaligus Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia juga mendukung upaya pelurusan pemilihan rektor UNS.

“Saya mendukung upaya pelurusan carut marut pemilihan rektor UNS, Ngga ada yang salah prosedur maupun tata caranya. Semua itu terjadi karena ada segelintir orang yang memaksakan calonnya harus jadi, padahal sudah kalah. Skenario membatalkan Prof Sajidan sudah ada sebelum pemilihan rektor dimulai. Ini karena Mendikbud ngga cakap, sehingga gampang disetir oleh segelintir pejabat UNS yang masih kemaruk. Tegas Dr. M. Taufiq

Tinggalkan Komentar