Disetrap.com– Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengungkapkan terkait penegakan hukum di Indonesia semakin sulit karena masih ada, mafia hukum dan perampok anggaran negara.
Adanya mafia hukum maupun perampok anggaran itu secara gamblang, nyata memang ada. Bahkan bisa terjadi di sektor apapun, mulai dari pajak, narkoba, tanah hingga ITE. Terkait dengan apa yang diungkap Mahfud MD tersebut, Dr. Muhammad Taufiq memberikan tanggapannya.
“Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Mahfud itu bukan hal baru, sudah ada sejak dulu dan subtansinya sebenarnya juga sama”, tutur Dr. Taufiq dalam diskusi yang diadakan oleh PKAD.
Namun pernyataan Mahfud ini menjadi heboh, karena disampaikan oleh Mahfud MD yang merupakan seorang menteri.
“Karena yang menyampaikan adalah Menkopolhukam, Mahfud MD, maka ini jadi isu utama, jadi masalah besar”, tambah Dr. Taufiq
Dr. Abdullah Hehamahua, S.H., M.M., yang juga hadir dalam diskusi pada Senin, 29 Mei 2023 lalu, juga turut memberikan tanggapannya.
“Ini aneh kalau Mahfud MD mengatkan seperti itu, karena dia bukan pengamat. Dia menteri yang harus melaksanakan tugas.” Tutur Abdullah
Sejalan dengan apa yang dikatakan Dr. Taufiq, menurut Abdullah yang merupakan mantan penasihat KPK, terdapat perampokan secara formal dalam sektor pengadaan barang dan jasa.
“Selama saya jadi penasihat KPK, 42% kasus korupsi yang ditangani KPK adalah pada pengadaan barang dan jasa dan itu termasuk perampokan secara formal.”
Bahkan menurut Abdullah, tindak perampokan atau korupsi ini sudah dimulai sejak tahap perencanaan bukan pelaksanaan.
Menurut Drs. Wahyudi Al Maroky, M.Si.. mafia hukum dan perampokan anggaran bagaikan dua sisi mata uang yang saling melengkapi.
“Mafia hukum dan perampokan anggaran itu seperti dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Kalau mafia hukum tertangkap, hukum bisa berjalan seperti yg mereka mau. Begitu juga dengan perampok anggaran.” Tutur Wahyudi
Dan hal inilah yang menunjukkan sempurnanya bad governance serta tidak adanya clean governance.
Mendukung tanggapan dari Abdullah, Wahyudi menyebut bahwa Mahfud MD seharusnya tidak mengungkapkan hal tersebut.
“Ini selayaknya diampaikan oleh aktivis atau oposisi dan bukan dari kalangan eksekutif atau birokrat.” Tutur Wahyudi
Adanya mafia hukum dan perampok anggaran yang menggurita ini dipicu karena sistem politik dengan biaya politi yang tinggi, sehingga para penegak hukum tunduk kepada kepentingan oligarki. Hal ini berdampak pada produk hukum yang dibuat. Bukan lagi untuk kepentingan rakyat, tetapi produk hukum dibuat sesuai dengan kepentingan oligarki. Hal ini disampaikan oleh Wahyudi yang juga turut hadir dalam diskusi yang diadakan oleh PKAD.
Untuk dapat memberantas para mafia hukum dan perampok anggaran, maka harus dilakukan perubahan. Dr. Taufiq menyebutkan bahwa perubahannya harus melalui sistem yang ada.
“Sistemnya harus diubah. Kepolisian, Kejaksaan itu harus independen dan jangan dikooptasi.” Tutur Dr. Taufiq.
Wahyudi juga menambahkan bahwa harus dibuat paradigma baru agar para mafia dapat diberantas.
“Harus dibuat paradigma baru, sehingga akan membuat masyarakat dan penguasa yg ideal.”
“Tidak hanya perbuahan SDM politik, tapi juga sistemnya agar mafia hukum dan perampok anggaran dapat diberants. SDM dan sistem harus berjalan seiring. SDM yang baik akan mencari sistem yang baik dan suka dengan sistem yang baik.” Pungkas Drs. Wahyudi Al Maroky, M.Si.
Tinggalkan Komentar