Potret penegakan hukum di tahun 2019 begitu memprihatinkan. Harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan hukum semakin jauh. Masyarakat dihadapkan pada kenyataan banyaknya noktah hitam penegakan hukum yang seolah kian memudarkan harapan. Mulai di level lokal Soloraya hingga nasional semua ikut menyumbang potret buram.
“Potret keadilan di daerah, khususnya Soloraya, cukup memprihatinkan. Lihat saja kasus tabrakkan di sekitar Stadion Manahan yang melibatkan bos perusahaan cat PT Indaco Warna Dunia, Iwan Adranacus. Iwan hanya divonis satu tahun. Padahal ada indikasi itu pembunuhan. Belum lagi tabrakan di overpass Manahan yang sampai hari ini juga belum jelas siapa pelakunya”, papar Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., selaku Ketua DPC Ikadin Surakarta 2018-2022.
“Di Sukoharjo masyarakat harus berjuang melawan PT RUM yang mencemari lingkungan dengan limbah industrinya. Sementara di Karanganyar, Bupati Juliyatmono, menciderai hati rakyatnya dengan membeli mobil mewah Rubicon. Sudah datang itu mobilnya kemarin Selasa (24/12). Padahal warga Karanganyar itu ada yang ditangkap Polisi dengan pasal karet 335 KUHP. Itu Bupatinya yang naik Rubicon oranye apa memperhatikan?, tanya retoris Taufiq di kantor DPC Ikadin Surakarta.
DPC Ikadin Surakarta juga menyayangkan potensi nepotisme di pilkada Surakarta dan Sukoharjo yang akan berlangsung tahun depan. Ada kemungkinan Gibran Rakabuming Raka dan Etik Suryani “mewarisi” posisi kepala daerah dari keluarganya. Seperti diketahui, Gibran merupakan anak dari Joko Widodo walikota Surakarta dua periode dan Enik merupakan istri Wardoyo yang saat ini menjabat bupati Sukoharjo.
Di tingkat nasional DPC Ikadin Surakarta menyoroti dua hal, yakni pelemahan terhadap KPK dan skandal Jiwasraya. Menurut Muhammad Taufiq upaya pelemahan terhadap KPK melalui revisi atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi membuat resah kinerja pemberantasan korupsi.
“KPK saat ini tidak lagi super body. Dulu KPK berwenang menyadap tanpa harus izin siapapun. Sekarang ada Dewas (baca: Dewan Pengawas). KPK juga tidak bisa lagi menindak perkara korupsi yang menyita perhatian publik. KPK dilemahkan secara sistematis oleh pemerintah dan parlemen”, tambah Taufiq.
Selain itu munculnya skandal asuransi Jiwasraya di penghujung tahun ikut disorot. “Jiwasraya itu salah kelola. Dana investasinya ada dugaan dikorupsi. Tapi yang lebih membuat miris orang yang disebut-sebut paling bertanggung justru pernah menjadi orang dalam Istana. Ini namanya melukai hati masyarakat dua kali”, ujarnya di akhir acara.
Serangkaian peristiwa hukum dan politik di atas menurut DPC Ikadin Surakarta menunjukkan jika kondisi negara ini, khususnya dalam hal penegakan hukum, tidak sedang baik-baik saja. Keadilan hukum yang susah didapat menggambarkan negeri ini sedang dilanda paceklik keadilan. []