Omnibus Law dan Potensi Sentralisasi Kekuasaaan Oleh Pemerintah

Opini
Foto : Dr. Muhammad Taufiq, S.H.,M.H

Disetrap.com- Seringkali Pembentukan regulasi pada masing-masing kementerian/lembaga di pusat dan pemerintah daerah lebih didorong ego sektoral tanpa memperhatikan kepentingan sektor lain dan kebutuhan hukum masyarakat. Pembentukan regulasi demikian terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru hingga reformasi.

Akibatnya, banyak regulasi yang tumpang tindih, saling bertentangan, tidak harmonis satu dengan yang lain. Regulasi tersebut bukannya menciptakan keteraturan malah menimbulkan ketidak teraturan yang mempersulit diri sendiri. Akibatnya, gerak pemerintah menjadi lambat, tidak bisa bertindak cepat dalam mengambil keputusankeputusan penting bagi kemajuan ekonomi.

Penyelesaian permasalahan regulasi di Indonesia yang tumpang tindih dan disharmonis, tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara harmonisasi. Tetapi harus dilakukan terobosan hukum menyelesaikan permasalahan tumpang tindih melalui konsep yang dikenal dengan Omnibus Law.

Dalam beberapa waktu terakhir, rancangan pembentukan omnibus law memicu banyak perdebatan di tingkat nasional, salah satunya adalah kekhawatiran konsep pembentukan Omnibus Law ini justru akan rawan disalahgunakan oleh pemerintah pusat untuk memusatkan kekuasaan. Penyalahgunaan tersebut di antaranya berupa pembatalan Perda melalui Peraturan Presiden.

Harapan dan pandangan positif terhadap adanya Omnibus Law adalah bahwa dengan dibentuknya Omnibus Law nantinya akan semakin memperlancar birokrasi yang rumit, seperti mempermudah lapangan kerja dengan menghilangkan pungli, dengan menghilangkan pungutan-pungutan yang tidak penting,

Namun di sisi lain, ada beberapa kekhawatiran bahwa pemerintah pusat justru berpotensi melakukan penyelewengan dalam pelaksanaan Omnibus Law. pemerintah pusat dalam omnibus law ini diberikan kewenangan yang luar biasa Seperti contoh kewenangan membatalkan Perda melalui Peraturan Presiden itu kan bertabrakan dengan konstitusi.

Kewenangan membatalkan undang-undang dengan peraturan pemerintah juga tidak sesuai dengan konstitusi, lalu kemudian perspektifnya terlalu pemerintah pusat center (berpusat). Jadi dalam hal ini melihat segala sesuatunya itu dari kaca mata pemerintah pusat.

Pasal 170 pada Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan Pemerintah dapat mengubah ketentuan dalam undang-undang melalui peraturan pemerintah ( PP) dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 telah menyatakan bahwa pembentukan undang-undang merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan pemerintah. ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Omnibus Law Cipta Kerja, yang menyatakan perubahan ketentuan tersebut diatur melalui PP, bertentangan dengan logika hukum dan ilmu perundang-undangan.

PP mengubah UU itu tidak masuk akal secara keilmuan dan tidak sesuai konstitusi dan UU 12 tahun 2011 jo UU 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Diberitakan, Pasal 170 Ayat (1) RUU Cipta Kerja menyatakan: “Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 170 Ayat (2) berbunyi: “Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Sedangkan Pasal 170 Ayat (3) menyatakan: “Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.

Khawatir apabila Omnibus Law ini akan menjadikan kekuasaan pemerintah pusat semakin luas dan besar.

Padahal urgensi pembentukan Omnibus Law ini adalah pembentukan dan penyusunan undang-undang yang betul-betul memapras segala penyakit dari birokrasi, dan kemudian juga bisa membunuh wabah-wabah korupsi.

Namun pada kenyataannya justru penumpukan kekuasaan di pemerintah pusat, ini yang membuat suatu ke khawatiran. Pembatasan kekuasaan itu adalah sistem konstitusional Republik Indonesia, sistem hukum kita sudah kita buat dalam sistem konstitusional, di mana misalnya kita membuat undang-undang, harus ada join power antara DPR dan Presiden, lalu kemudian ada DPD apabila berkenaan dengan otonomi daerah.

Hal tersebut merupakan sebuah bangunan sistem yang tidak saja berguna bagi hukum itu sendiri. Omnibus Law diketahui merupakan metode untuk menggabungkan beberapa aturan menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.

Hal itu ditujukan untuk memangkas birokrasi yang berbelit dan meminimalisir terjadinya pungli, korupsi, tumpang tindih peraturan dan penyelewengan lainnya.

Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam merancang Omnibus Law, yakni UU Perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Saat undang-undang itu sampai di DPR, publik akan bisa membuka apa saja isi dari Omnibus Law.

Omnimbus Law juga dikenal dengan omnimbus bill merupakan Rancangan UndangUndang (RUU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga lebih sederhana.

Konsep ini sering digunakan di Negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi. Secara proses pembuatan tidak ada perbedaan dengn proses pembuatan UU pada umumnya.

Hanya saja, isinya tegas mencabut atau mengubah beberapa UU yang terkait. Pembentukan dan penyusunan Undang-Undang yang betul betul memapras segala penyakit dari birokrasi dan kemudian juga dapat membunuh wabah wabah korupsi dalam pemberlakuannya.

Dampak yang di alami semakin sempitnya market place bagi pelaku UMKM karena dengan adanya peraturan tersebut maka investor akan datang dan menjadi pesaing berat bagi pelaku UMKM sehingga akan mempersempit peluang untuk melebarkan sayap usaha yang dirintisnya.

Ketergantungan konsumen terhadap brand hybeast akan memaksa pelaku UMKM
melakukan plagiasi terhadap produk luar negeri yang kualitas nya lebih biaik sehingga akan melahirkan persaingan usaha yang tidak sehat atar pelaku usaha.

Semakin sempitnya market place Ketergantungan konsumen terhadap brand hybeast akan memaksa pelaku UMKM melakukan plagiasi, Persaingan dagang tidak sehat , Melemahnya daya saing dalam melahirkan produk unggulan,

Lebih memdorong masuknya investor tanpa memperhitungkan market place bagi pelaku UMKM.

RUU Cipta Kerja, tidak lagi diatur waktu kerja tujuh jam dalam satu hari dan 40 jam seminggu untuk enam hari kerja. Atau, delapan jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja.

Dengan begitu yang baru tidak mengatur penetapan kerja lima hari atau enam hari. Padahal, hal itu sebelumnya diatur pemerintah dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

Penghapusan batasan hari, membuka kemungkinan buruh bakal dipekerjakan selama 10 jam dalam sehari selama 4 hari. Asalkan total jam kerjanya mencapai 40 jam.

Rancangan aturan itu ditengarai akan dimanfaatkan perusahaan untuk memberlakukan waktu kerja yang melebihi ketentuan untuk jenis pekerjaan atau sektor tertentu. Meski, ketentuan mengenai jenis pekerjaan itu masih akan diatur melalui peraturan turunan, yakni Peraturan Pemerintah.

Waktu kerja lembur dalam omnibus law, diatur maksimal 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam sepekan.

Hilangnya Upah Minimum padahal para buruh menggunakan upah dari upah minimum kabupaten (UMK) dan upah minimum sektoral kerja (UMSK).

Namun dalam RUU Cipta Kerja, UMK dan UMSK dihapus dan digantikan UMP. Berarti hilang. Kalau tetap dipaksakan UMP, upah yang UMK/UMSK-nya lebih besar dari UMP akan diturunkan (kalau berpatokan hanya pada UMP).

Penggunaan Karyawan Kontrak yang Tidak Terbatas Berlaku untuk semua jenis pekerjaan, sekarang bisa seumur hidup lamanya.

Hilangnya Jaminan Sosial Bagi Pekerja Buruh Khususnya Kesehatan dan Pensiun. Dengan karyawan kontrak dan outsourcing, tak ada jaminan sosial pensiun. Pekerja yang haid, sakit, dipotong gaji.

Sanksi Pidana yang Dihilangkan.

Ketiadaan sanksi bagi pengusaha yang tak membayar upah juga menjadi alasan penolakan. Tidak ada larangan dan sanksi jika pengusaha membayar di bawah upah minimum karena Pasal 90 UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dihapus. Jadi tidak bayar pun boleh.

Khusus untuk kluster ketenagakerjaan, RUU Ciker tidak memberikan kepastian pekerjaan (job security), kepastian pendapatan (salary security), dan kepastian jaminan sosial (social security). Hal ini tercermin dari 9 (sembilan) alasan berikut:

a. Hilangnya upah minimum;
b. Hilangnya pesangon;
c. Outsourcing bebas di semua jenis pekerjaan;
d. Pekerja kontrak tanpa dibatasi jenis pekerjaan dan dikontrak seumur hidup;
e. PHK semakin mudah;
f. Waktu kerja yang melelahkan dan eksploitatif;
g. TKA “buruh kasar” berpotensi masuk ke Indonesia dalam jumlah yang besar;
h. Jaminan sosial terancam hilang; dan
i. Sanksi pidana untuk pengusaha dihilangkan.

Upah minimum yang akan ditetapkan pemerintah melalui rancangan Omnibus Law Cipta Kerja nantinya juga hanya berupa upah minimum provinsi (UMP). Ini berbeda dengan yang ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, di mana upah minimum yang ditetapkan adalah UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Pasal 88C ayat (2) menyebutkan upah minimum yang dimaksud adalah upah minimum provinsi. Padahal dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, penetapan upah dilakukan di provinsi serta Kabupaten/Kota.

Perubahan mendasar mengenai konsep pengupahan juga masuk dalam RUU Cipta Kerja. Dalam Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, prinsip/konsep pengupahan diarahkan untuk melindungi buruh/pekerja demi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Sementara konsep pengupahan dalam RUU Cipta Kerja didasarkan pada kesepakatan atau peraturan perundang-undangan baik upah minimum provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan oleh gubernur
ataupun kebijakan pengupahan nasional yang ditetapkan pemerintah pusat melalui peraturan
pemerintah(PP).

Tak hanya itu, RUU Cipta Kerja disinyalir memangkas beberapa hak upah karena cuti pekerja/buruh ketika tidak masuk kerja dalam kondisi tertentu yang dalam Pasal 93 ayat (2) UU Ketenagakerjaan upahnya tetap wajib dibayar perusahaan. Namun, dalam Pasal 93 RUU Cipta Kerja, seperti pekerja yang sedang haid, melahirkan, menikah, menjalankan perintah agama, dan lainnya seolah tidak lagi dibayar upahnya.

Upah minimum dalam draf Omnibus Law Cipta Kerja ini akan berlaku bagi buruh dengan masa kerja hingga satu tahun. Sementara, buruh yang masa kerjanya di atas satu tahun tdak menggunakan formula upah minimum.

Aturan upah per jam itu dapat menjadi ‘senjata’ pengusaha untuk mengakali para pekerja. Berikut bunyi lengkap Pasal 88 UU No 13 Tahun 2003:

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh pengha-silan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah mene-tapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pe-kerja/buruh.

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/bu-ruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
a. upah minimum;
b. upah kerja lembur;
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah;
g. denda dan potongan upah;
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsio-nal;
j. upah untuk pembayaran pesangon; dank. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaima-na dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam RUU Cipta Kerja, Pasal 88 diubah menjadi:
(1) Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidu-pan yang layak bagi kemanusiaan.
(2) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan nasional sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Hilangnya Pasal 88 Ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 membawa dampak serius bagi kesejahteraan pekerja/buruh. Hal ini, karena, perlindungan pengupahan tidak lagi menjadi prioritas penting yang menjadi satu kesatuan di dalam undang-undang.

Nelayan-nelayan kecil maupun nelayan tradisional yang menggunakan perahu di bawah 10 gross tonnage serta menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dipaksa harus mengurus perizinan perikanan tangkap.

Tak hanya itu, rancangan omnibus law ini menyamakan nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan nelayan skala besar, yakni nelayan yang menggunakan perahu di atas 10 gross tonnage.

Padahal nelayan kecil dan nelayan tradisional selama ini diperlakukan secara khusus oleh Undang-Undang Perikanan karena mereka ramah lingkungan dan tidak mengeksploitasi sumber daya perikanan.

Rancangan omnibus law ini menguatkan posisi tata ruang laut, sebagaimana diatur dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Sampai akhir 2019, sebanyak 22 provinsi telah merampungkan pembahasan peraturan daerah zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Artinya, masih ada 12 provinsi yang belum menyelesaikan pembahasan peraturan zonasi yang merupakan tata ruang lautnya. mencampuradukkan kawasan tangkap nelayan tradisional dengan kawasan pemanfaatan umum lainnya.

Hal ini meningkatkan risiko nelayan ditabrak kapal-kapal besar.

Di satu sisi, RUU ini ingin menciptakan lapangan kerja, tetapi isinya justru melemahkan dan cenderung mengabaikan hak-hak kaum pekerja. Di sisi yang lain, meski bisa menciptakan kepastian hukum bagi investasi, isinya justru bisa menciptakan ketidakpastian stabilitas sosial-politik, mengingat luasnya penolakan atas RUU ini.

Hal ini hanya akan kian menjauhkan investasi dari Indonesia, seiring meningkatnya ‘political risk’ di negeri ini. Dari draf Omnibus Law Cipta Kerja yang ada, pendapatan kaum buruh nantinya jelas terancam berada di bawah upah minimum sehingga akan membuat konsumsi rumah tangga di Indonesia makin tertekan.

Bagi investor, hal ini jelas akan menjadi catatan negatif yang signifikan atas beleid Omnibus Law. Pertama, potensi ketegangan di Indonesia potensial meningkat akibat luasnya penolakan dan polemik.

Kedua, tingkat konsumsi di Indonesia potensial kian tertekan di masa mendatang.

“Inilah yang disebut sebagai triple kesalahan pemerintah. Mereka telah salah baca situasi, salah diagnosis, dan salah menyusun resep sekaligus.

Ketiga, melalui RUU ini pemerintah di atas kertas telah mengabaikan perlindungan terhadap rakyatnya sendiri. Padahal, tujuan didirikan negara ini untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Dari sisi perburuhan, misalnya, Omnibus Law Cipta Kerja akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon,menjebak kaum buruh dalam status outsourcing seumur hidup, melegalkan tenaga kerja asing tak terdidik masuk ke Indonesia, menghilangkan jaminan sosial bagi kaum buruh, serta memudahkan terjadinya PHK (Putus Hubungan Kerja).

Hak-hak pekerja, yang saat ini masih dilindungi undang-undang, seperti Cuti Haid, Cuti Nikah, Cuti Melahirkan, atau Cuti Hari Keagamaan,

Keempatnya dalam Omnibus Law juga tidak lagi dicantumkan dan diberi perlindungan, meski yang sering di-mention adalah soal investasi, pada kenyataannya persoalan yang hendak diatur dalam Omnibus Law bukanlah masalah-masalah utama yang selama ini menjadi penghambat investasi.

Pada 2019 lalu, World Economic Forum (WEF) merilis 16 faktor yang menjadi penghambat investasi di Indonesia. Dari 16 faktor tersebut, korupsi adalah masalah utama yang dianggap menggangu dan merugikan investor.

Jadi, korupsi, termasuk di dalamnya suap, gratifikasi, favoritisme, serta uang pelicin, adalah penghambat utama investasi di Indonesia. Menurut kajian WEF, korupsi di Indonesia telah mengakibatkan persaingan tak sehat, distribusi ekonomi yang tak merata, serta ketidakpastian hukum.

Hapusnya sanksi pidana bagi korporasi Negara tidak boleh hanya menjadi alat kepentingan pemilik modal.Kejahtan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam dunia bisnis yang timbul karena perkembangan teknologi yang semakin canggih dan tingkat intelektual pelaku.Pemidanaan korporasi dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat dan tindak masyarakat dan atas dasar tingkat kesalahan subyektif.

Pertangnggungjawaban pidana merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana atas kerugian yang dideritanya. Maka dari pada itu dalam perancangan omnimbus law ketentuan sanksi pidana haruslah tetap ada dan semakin diperkuat agar dalam melaksanakan kegiatan korporasi juga tetap menjaga kaidah hukum yang ada di Indonesia.

Penguatan dalam pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi sehingga negara hadir untuk menciptakan siklus bisnis yang sehat bukan menyediakan karpet merah bagi korporasi dalam menjalankan investasinya di Indonesia.

Kelebihan Omnibus Law, pembahasan bersifat multi sektoral dan menggabungkan banyak undang-undang sehingga waktu pembahasan yang diperlukan lebih cepat. Cocok diterapkan di Negara yang memiliki regulasi tumpang-tindih, hyper regulasi.

Efisiensi anggaran Negara dalam proses penyusunan undang-undang dapat tercapai/ menciptakanintrumen kemudahan berusaha tidak hanya menguntungkan investor.

Selain itu adapun kekurangannya bila diterapkan di Indonesia, dikhawatirkan tidak sejalan dengan sistem hukum Indonesia yang menganut Civil Law System lantaran konsep Omnibus Law lebuh dikenal penerapannya di Negara yang mengant Common Law System.

Dengan sifat pembahasan yang cepat dan merambah banyak sektor, Omnibus Law dikhawatirkan menyampingkan pedoman tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Memungkinkan dipangkasnya kewenangan DPR sebagi pembentuk UU yang demokratis. Hasil pembahasan UU rentan.

Perlindungan terhadap hak buruh atas upah dan penghidupan yang layak harus di perhatikan dalam merumuskan rangcangan perundangundangan, karena pemerintah di amanatkan oleh konstitusi dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang diatur melalui UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 96 dinyatakan orang yang memiliki kepentingan atas substansi rancangan aturan berhak memberikan masukan.

Cacat prosedur dalam pembentukan UU dapat berakibat fatal bagi masyarakat terdampak.

Pemerintah wajib memastikan aturan tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka dan tidak membuat mereka menderitaadanya Pasal 170 yang menyarakan Peraturan Pemerintah (PP) bisa mengubah isi Undang-Undang.

Omnibus Law potensial melanggar prinsip demokrasi mengenai trias politika karena cenderung memperkuat kewenangan Presiden hingga ke tingkat yang luar biasa besar.

Bahkan, dengan adanya Pasal 170, kekuasaan Presiden dalam proses penyusunan perundang-undangan jadi bersifat tunggal dan absolut, tak perlu lagi melibatkan parlemen.

Padahal, menurut Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945, dengan jelas disebutkan bahwa pembentukan undang-undang merupakan kewenangan DPR, bukan Pemerintah. Artinya, menurut konstitusi, DPR adalah pemegang kekuasaan pembentuk perundang-undangan ada ketidaksinkronan antara persoalan yang didiagnosis oleh Omnibus Law dengan resep yang disusunnya.

RUU ini dirancang sebagai solusi terhadap masalah ekonomi, pengangguran, dan investasi. Namun, resep-resep yang disusunnya justru bersifat kontraproduktif, bahkan cenderung destruktif bagi perekonomian. []

oleh : Dr. Muhammad Taufiq, S.H.,M.H (Dosen dibeberapa Universitas dan Wakil Ketua Bidang Pengkajian dan Penelitian Hukum DPP IKADIN)

Tinggalkan Komentar