Surakarta, 7 Oktober 2025 – Upaya Bonatua Silalahi untuk menuntut keterbukaan informasi terkait ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir. Melalui kuasa hukumnya, MTP Law Firm, Bonatua mendesak Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk segera menangani sengketa informasi publik yang dinilai lamban, menyoroti potensi maladministrasi dalam prosesnya.
Pada 15 Agustus 2025, Bonatua mengajukan permohonan informasi kepada Sekretaris Daerah Kota Surakarta melalui KIP, meminta akses ke ijazah Jokowi yang digunakan saat mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta periode 2005–2010. Proses ini berlanjut ke Komisi Informasi Jawa Tengah, yang menerbitkan Akta Registrasi Sengketa Nomor 040/SI/IX/2025 pada 18 September 2025, menandakan dimulainya tahapan penyelesaian sengketa.
Namun, hingga awal Oktober 2025, sidang sengketa belum juga dijadwalkan. Padahal, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan KIP menggelar sidang paling lambat 14 hari setelah registrasi perkara. Keterlambatan ini memicu MTP Law Firm melayangkan surat teguran kepada KIP, menuntut klarifikasi atas dugaan pelanggaran prosedur.
“Keterlambatan ini bukan hanya kelalaian, tetapi mencoreng prinsip keterbukaan informasi publik dan melemahkan kepercayaan terhadap institusi negara,” ujar perwakilan MTP Law Firm. Mereka menegaskan bahwa penundaan ini melanggar hak konstitusional warga negara berdasarkan Pasal 28F UUD 1945, yang menjamin akses terhadap informasi publik.
Bonatua dan tim hukumnya bertekad mengawal kasus ini hingga tuntas, bahkan membuka opsi melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia jika KIP tidak segera bertindak. “Ini bukan cuma soal ijazah, tapi soal hak rakyat atas kebenaran dan akuntabilitas pejabat publik,” tegas MTP Law Firm, menegaskan komitmen mereka untuk memastikan transparansi dalam kasus ini.
Tinggalkan Komentar