
Semarang, disetrap.com – Seorang praktisi hukum sekaligus pengajar hukum acara tata usaha negara, Dr. Taufiq, menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat untuk mengajukan sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pernyataan itu ia sampaikan dalam siaran daring dari kawasan Monumen Bambang Soeprapto, Jalan S. Parman, Semarang, Rabu (11/11/2026), menanggapi kabar pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto yang disebut berlangsung hampir dua setengah jam.
Menurut Dr. Taufiq, kabar yang beredar menyebutkan bahwa Gibran berencana menempuh jalur PTUN setelah Presiden menyarankan agar ia bertahan hingga akhir. Ia juga menyebut seorang menteri telah menjelaskan bahwa Gibran baru sebatas merencanakan langkah hukum dan belum mengambil keputusan, serta menilai pemberitaan soal pengunduran diri tidak akurat. Pernyataan ini bersumber dari ucapan narasumber dan belum dikonfirmasi pihak terkait.
Tiga Syarat Sengketa TUN
Dr. Taufiq menguraikan bahwa sengketa TUN memiliki aturan yang jelas mengenai siapa yang boleh menggugat dan apa yang boleh digugat.
- Penggugat. Hanya orang perseorangan atau badan hukum perdata, misalnya perseroan terbatas atau yayasan. Menurutnya, sengketa TUN mempertemukan warga dengan negara, bukan negara dengan negara.
- Tergugat. Pejabat atau badan tata usaha negara.
- Objek gugatan. Keputusan tertulis yang bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum.
Dengan kriteria itu, Dr. Taufiq berpendapat Gibran yang masih menjabat wakil presiden tidak dapat menjadi penggugat. Gibran baru bisa menempuh jalur tersebut jika sudah mundur atau diberhentikan, seperti kasus Ferdy Sambo yang menggugat setelah dipecat dari Polri.
Objek Gugatan Dinilai Tidak Ada
Dr. Taufiq juga mempersoalkan apa yang hendak digugat. Ia menilai putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bukan objek sengketa TUN karena tidak bersifat individual. Untuk putusan Mahkamah Agung, menurutnya, hanya tersedia upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali atau perlawanan. Ia merujuk pada judul film No Way Out untuk menggambarkan tertutupnya jalur tersebut, dan menyarankan Gibran berkonsultasi dengan ahli hukum tata usaha negara.
Soal Mundur, Pemakzulan, dan PSI
Dr. Taufiq sejak awal menyampaikan tiga skenario, yaitu mundur, pemakzulan melalui DPR, atau tekanan publik. Ia menilai mundur sebagai jalan paling elegan. Ia juga menyebut dukungan di DPR untuk proses pemakzulan sudah mendekati batas yang dibutuhkan. Klaim ini tidak disertai data dan perlu dikonfirmasi ke DPR.
Dr. Taufiq kembali menyinggung mundurnya Raja Juli Antoni, Ratu Ayu Isana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha dari PSI. Menurutnya, langkah itu dilatarbelakangi kepentingan mempertahankan jabatan, bukan alasan ideologis. Ini merupakan tafsir pribadi.
Agenda Sidang Perkara Ijazah
Dr. Taufiq menyatakan akan hadir pada sidang perkara ijazah dengan agenda pemeriksaan dua saksi, yakni AKBP Syarif, ajudan Joko Widodo, dan Aiman Witjaksono. Ia mengaku telah menyiapkan sejumlah pertanyaan, termasuk soal pertemanan sekolah dan tanggung jawab produser atas tayangan televisi.
DDA
Leave a Reply