
SEMARANG, disetrap.com – Pakar hukum acara pidana Dr. Taufiq mempertanyakan keseriusan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengeksekusi Silfester Matutina, terpidana kasus penghinaan terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Putusan perkara itu disebut sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi hukumannya belum dijalankan. Taufiq menyampaikan hal ini dalam siaran kanal YouTube “Salam Akal Waras” yang tayang pada 18 November 2026.
Menurut Dr. Taufiq, Silfester pernah dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan penjara. Ia menyebut perkaranya sebagai fitnah dan putusannya dijatuhkan pada 2019. Namun, kata dia, pidana itu belum dijalankan. “Kejaksaan Agung tidak bisa dipercaya sebelum mampu mengeksekusi Silfester,” ujarnya.
Muncul di acara peresmian di Bandung
Pernyataan itu muncul setelah foto dan kabar kehadiran Silfester di peresmian restoran milik anaknya di Bandung pada 16 November 2026 beredar. Sejumlah media memberitakan bahwa Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor hadir di acara tersebut. Politisi PDIP Guntur Romli mempertanyakan kehadiran itu. Monitor Indonesia mencatat foto tersebut belum diverifikasi. Dr. Taufiq menyebut nama restoran itu “Nenggelis”, tetapi ejaan ini belum terkonfirmasi.
Penjelasan soal kewajiban jaksa
Dalam pemaparannya, Dr. Taufiq menguraikan alur perkara pidana, mulai dari penyidikan, berkas dinyatakan lengkap (P21), dakwaan, sampai putusan. Menurutnya, putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap wajib dieksekusi jaksa. “Jaksa adalah eksekutor putusan. Kalau tidak mengeksekusi, ia melalaikan kewajiban jabatannya,” katanya.
Dr. Taufiq juga mengingatkan bahwa Silfester pernah menjabat komisaris di perusahaan pelat merah. Monitor Indonesia menautkan berita pengangkatannya sebagai komisaris PT Pelindo Jasa Maritim, tetapi isinya tidak dimuat sehingga detailnya belum dapat dikonfirmasi. Taufiq menilai hal ini menunjukkan terpidana tetap bisa berkegiatan seperti biasa. Ia mengaitkannya dengan sorotan publik terhadap Kejagung dan KPK, yang menurutnya dituntut bersikap tegas tanpa pandang bulu. Ia juga menyinggung gugatan seorang pengacara dari Yogyakarta, Heru Nugroho, kepada Jaksa Agung soal perkara ini.
Desakan pengamat lain
Direktur Program Pusat Kajian Strategis Daksinapati Universitas Indonesia, Agus Wahid, menyebut kasus ini sebagai “ujian paling telanjang bagi Kejaksaan Agung”. Ia meminta Jaksa Agung memberi kepastian dan menjelaskan kendala eksekusi. Menurut Monitor Indonesia, Silfester menolak menjawab konfirmasi redaksi.
Tanggapan Kejagung
Pada 2025, Kejagung beberapa kali menyatakan bahwa putusan terhadap Silfester wajib dijalankan, tidak kedaluwarsa, dan tidak terhalang klaim perdamaian dengan Jusuf Kalla. Pelaksanaan eksekusi saat itu diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Leave a Reply