
SURAKARTA, disetrap.com – Seorang praktisi hukum yang juga dosen kriminologi dan sejarah kepolisian mengingatkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar Polri tidak terseret kepentingan politik dalam penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap presiden. Dalam siaran daring di kanal media sosialnya, Kamis (19/11/2026), ia juga mendesak reposisi dan revitalisasi Polri agar kembali pada fungsi pokoknya.
Penetapan Tersangka dan Pasal yang Disebut
Menurut Dr. Taufiq, pada 1 November Kapolri menetapkan empat tersangka, yakni satu jenderal bintang empat, dua jenderal bintang dua, dan satu jenderal bintang satu. Ia mencatat tiga pasal yang dikenakan: Pasal 258 dengan ancaman 10 tahun, Pasal 32 UU ITE dengan ancaman 8 tahun, dan ketentuan penyadapan dengan ancaman 7 tahun. Ia menilai penetapan tersangka dalam waktu kurang dari 24 jam patut diapresiasi.
Dr. Taufiq mengutip pernyataan Kapolri di hadapan Komisi III DPR pada 11 November bahwa pasal makar tidak dihilangkan, tetapi diperlakukan dengan sangat hati-hati. Narasumber menafsirkan, Kapolri ingin membedakan antara perbuatan makar, persekongkolan jahat, dan unsur pasal makar. Ia juga menilai Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra mengubah sikap soal pasal makar dalam dua hari. Rincian pernyataan keduanya perlu dicek ke sumber resmi.
Dr. Taufiq menyebut dirinya telah mengusulkan sidang kode etik dan pemecatan sejak 4 November, serta menambahkan kemungkinan pasal korupsi pada 7 sampai 8 November. Dasarnya, menurut dia, alat sadap dibeli dengan anggaran negara tetapi dipakai di luar tugas.
Peringatan soal Kedekatan dengan Politik
Dr. Taufiq mengapresiasi langkah Kapolri mendekati masyarakat, termasuk menemui kiai dan memberantas judi online dan narkoba. Namun, ia mengaku khawatir Polri akan “bergeser” dari satu kekuasaan ke kekuasaan lain. Ia menyebut kedekatan Kapolri dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan mengaitkannya dengan kerusuhan di Yogyakarta serta peristiwa 28 Agustus 2025. Narasumber menyatakan tidak memastikan adanya kaitan, dan menilai kedekatan seperti itu semestinya sebatas acara resmi.
Desakan Reposisi dan Revitalisasi Polri
Dr. Taufiq meminta Polri kembali ke empat fungsi pokok: menerima pengaduan masyarakat, menjaga harta masyarakat, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum. Ia mengkritik fungsi non-penegakan hukum yang dijalankan Polri pada era sebelumnya, termasuk urusan pertanian, dan meminta pemerintah serta DPR membahas rancangan undang-undang tentang kepolisian, pertahanan negara, dan ketertiban umum agar pembagian peran Polri dan TNI lebih tegas. Ia juga mengkritik pelibatan TNI dalam program koperasi desa dan MBG.
Leave a Reply