Disetrap.com- Aparat kepolisian dituding terlibat dalam pemasangan baliho paslon Capres dan Cawapres Prabowo-Gibran. Aparat diduga mendapatkan instruksi untuk mendukung salah satu pasangan calon secara tidak langsung dalam sebuah acara di Jakarta.
“Saat tatap muka, kami hanya diminta untuk loyal sama pimpinan. Jadi, ada peneguhan kami untuk loyal,” ujarnya.
Aparat yang berada di bawah pun tidak berani menolak instruksi tersebut.
Dalam praktiknya, mereka tidak menerima baliho dalam bentuk jadi atau siap pasang, tapi harus memesan dulu di percetakan. Setelah jadi, baliho dipasang pada dinihari.
Pemasangaan baaliho tersebut baru diaksanakan di beberapa daerah, termasuk Jawa Timur. Namun, nantinya akan diberlakukan di seluruh daerah. “Sepertinya memang diterapkan di daerah tertentu dulu sekarang, tapi nanti ini akan berlaku di semuanya.”
Karyono Wibowo selaku Pengamat Politik mendesak Polri dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut persoalaan pemasangan baliho Prabowo-Gibran yang diduga melibatkan aparat kepolisian.
Menurut Karyono, pelanggaran aparat dan ASN juga terjadi di sejumlah daerah lain. Salah satunya di Bali ketika terjadi penurunan baliho salah satu pasangan capres-cawapres.
”Saya kira apa yang terjadi di Jawa Timur terjadi juga di sejumlah daerah. Itu harus segera ditindaklanjuti oleh Mabes Polri ya supaya tidak terjadi lagi di daerah lain. Jangan kotori Pemilu ini dengan cara-cara yang aparat tidak netral,” ucap Karyono.
Bambang Rukminto selaku Peneliti kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) juga menuturkan dugaan pelibatan aparat dalam pemenangan calon tertentu bukan hal baru. Menurut Bambang, mereka bertindak di antara pilihan, yakni satya negara atau setia pada negara dan satya haprabu atau setia pada pimpinan. Satya haprabu dapat menjadi titik rawan konflik kepentingan.
Pada Pemilu 2019, Bambang menyebut pelibatan polisi terejawantah dalam pembentukan Satgas Merah Putih.
“Jadi, kalau dalam beberapa waktu ini muncul indikasi pelibatan aparat dalam pemasangan baliho kandidat tertentu, sudah tak mengherankan lagi.”
Gerakan relawan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta dugaan pengerahan aparat kepolisian dalam pemasangan baliho pasangan calon dibuktikan. Pembuktian diperlukan untuk menghindari indikasi ketidaknetralan Polri. Bukti yang dibutuhkan antara lain siapa yang mengungkap hal tersebut dan yang memerintahkan pemasangan baliho.
Sebelumnya, di lain sisi, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto menampik adanya campur tangan kepolisian dalam pemasangan baliho Prabowo-Gibran. Ia juga membantah adanya pengamanan polisi saat pemasangan baliho tersebut.
Juru bicara Koalisi Indonesia Maju, Herman Khaeron, mengatakan masifnya pemasangan baliho Prabowo-Gibran di Jatim merupakan gerakan dari relawan yang sulit dibendung. Dia membantah ada keterlibatan Polri dalam gerakan itu.
“Tidak ada. Yang di Jawa Timur itu kan sebetulnya kebanyakan relawan yang sedang semangat-semangatnya.”
Sementara itu, Vice President Coorporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso menegaskan truk yang direkam warga membawa baliho Prabowo-Gibran di Jember, Jawa Timur, bukan milik perusahaan, melainkan milik agen penyalur elpiji.
Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., selaku Dosen FH UNISSULA turut memberikan komentarnya. Menurutnya sebagai aparat penegak hukum TNI-Polri harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu paslon capres cawapres. Dan dengan adanya tudingan ini maka netralitas Polri menjadi diragukan.
“TNI maupun Polri itu kan pihak yang netral. Jadi nggak memihak siapapun. Jadi kalau ada tudingan polisi terlibat di pemasangan baliho salah satu paslon, ya jelas jadi diragukan netralitasnya”
“Jadi persoalan ini harus dibuktikan kebenarannya. Kalau hanya diam saja, jangka panjangnya masyarakat bisa nggak percaya lagi sama polisi” tutur Taufiq
Memang di Era Jokowi netralitas polisi dipertanyakan karena begitu jauh masuk dalam kegiatan politik praktis. Ini dimulai sejak tahun 2014 polisi menggiring untuk datang ke TPS.
“Sekarang lebih terang-terangan mendukung Jokowi, kantor polisi dihiasi gambar Jokowi tanpa gambar wapres. Ini sungguh konyol,” tutur Taufiq Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia.
“Tito Karnavian telah merusak marwah dan profesionalisme, polisi hanya pesuruh Jokowi, leluasa menduduki jabatan BUMN dan PJ gubernur dan bupati” kata Taufiq.
Sebaiknya gambar-gambar Jokowi dicopot biar netral dan pegiat konstitusi harus melakukan itu tereak keras.
“Jokowi telah merusak polisi jadi alat kekuasaan”
Tinggalkan Komentar