Surabaya, 13 Juli 2026. Di tengah hiruk-pikuk kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, muncul kesaksian penting dari praktisi hukum, Dr. Taufiq. Melalui sebuah tayangan video, ia mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan langkah preventif dengan memberikan nasihat langsung kepada jajaran pejabat tinggi daerah, termasuk Bupati, pada bulan Maret lalu. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengingatkan para pimpinan daerah agar senantiasa menjaga integritas dan menjalankan tata kelola anggaran yang bersih demi menghindari jeratan hukum.
Dilansir dari konten youtube Salam Akal Waras, Dr. Taufiq menyoroti bahwa banyak pejabat sering kali terjebak dalam praktik yang sepintas terlihat baik, namun justru menyimpan celah korupsi yang serius. la secara spesifik menyinggung risiko pelaksanaan program seperti bimbingan teknis (bimtek) yang dipaksakan tanpa anggaran yang jelas, serta praktik gratifikasi yang sering kali dimulai dari hal-hal kecil seperti pemaksaan pengeluaran untuk tunjangan di luar ketentuan APBD. Ia mengaku terkejut dengan temuan aset berupa uang miliaran rupiah dan emas batangan dalam penangkapan tersebut, mengingat edukasi terkait risiko tindak pidana korupsi telah disampaikan sebelumnya.
Selain menekankan tanggung jawab pejabat, Dr. Taufiq juga memberikan peringatan krusial mengenai bahaya di lingkungan terdekat kepala daerah. la menegaskan bahwa sosok yang dianggap orang kepercayaan atau ajudan sering kali menjadi aktor kunci dalam manuver-manuver ilegal yang menjerumuskan pimpinan mereka. Menurutnya, pola komunikasi dan transaksi yang dilakukan oleh orang-orang di lingkaran dalam inilah yang sering kali tidak disadari oleh pejabat, namun berujung pada konsekuensi hukum yang fatal.
Sebagai penutup, Dr. Taufiq memberikan resep utama bagi para kepala daerah agar terhindar dari OTT. Ia menegaskan tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi: setiap tindakan harus bersifat prosedural, memiliki sumber anggaran yang sah dan jelas, serta tidak boleh ada janji-janji politik transaksional yang mengikat . Pesan ini menjadi pengingat keras bagi para pemangku kebijakan agar tidak hanya cerdas dalam mengelola pemerintahan, tetapi juga menjaga kewarasan integritas untuk menghindari jebakan hukum di masa depan.
Leave a Reply