Solo – 25 April 2025Upaya untuk mengungkap kebenaran terkait data pendidikan Presiden Joko Widodo kembali tercegat oleh jawaban formalitas semata. Dua institusi, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan SMA Negeri 6 Surakarta, diduga kompak menghindari transparansi dengan memberikan surat jawaban yang nihil informasi.
Permintaan informasi publik yang diajukan oleh Judicial Corruption Watch (JCW) terkait keabsahan dan rincian data pendidikan Presiden Jokowi dijawab secara resmi oleh kedua lembaga. Namun, baik KPU maupun SMA 6 hanya mengirimkan surat kosong tanpa mengandung satu pun informasi yang substansial.
Langkah ini memicu kecurigaan publik bahwa ada upaya sistematis untuk menutup-nutupi data yang seharusnya menjadi hak masyarakat untuk mengetahui, apalagi menyangkut rekam jejak seorang kepala negara.
“Ini bukan sekadar jawaban kosong, ini bentuk pengabaian terhadap prinsip keterbukaan informasi yang dijamin undang-undang,” ujar peneliti JCW.Pihak JCW menyatakan akan segera mengajukan surat keberatan dan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan. Publik pun kini menanti, apakah KPU dan SMA 6 akan terus mempertahankan sikap tertutup, atau akhirnya bersedia membuka fakta yang selama ini digembok rapat.
Tinggalkan Komentar