DISETRAP

Pusat Informasi Hukum

Kontroversi DPR: Kritik Tajam atas Pernyataan “Tolol”

Surakarta, 26 Agustus 2025 – Pernyataan anggota DPR, Syahroni, yang menyebut orang yang ingin DPR bubar itu “tolol”, dari penyataan ini memicu perdebatan publik. Pernyataan itu bahkan berujung pada sindiran balik: apakah rakyat yang dianggap tidak memahami mekanisme parlemen juga bisa disebut tolol?

Dalam diskusi yang diunggah di kanal youtube Salam Akal Waras channel, kritik tajam diarahkan kepada DPR yang dinilai gagal menjalankan tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurut pakar hukum pidana, Dr. Muhammad Taufiq S.H., M.H., menyebut mayoritas undang-undang justru bukan inisiatif DPR, melainkan usulan pemerintah maupun kelompok pengusaha.

“Kalau DPR tidak mampu menyusun RUU penting seperti KUHP yang butuh 40 tahun untuk disahkan, lalu menyebut rakyat tolol hanya karena mengkritik, logika itu jelas keliru,” ujar Dr. Taufiq.

Menurut Narasumber Rizal, citra DPR yang dinilai semakin merosot. Banyak anggota yang berasal dari kalangan artis dianggap hanya bermodalkan popularitas, bukan kapasitas. Hal ini membuat DPR lebih mirip ajang hiburan ketimbang lembaga negara yang serius bekerja untuk rakyat.

Sikap pimpinan DPR yang menutup ruang kritik semakin memperparah kondisi. Dulu, Kasus pemutusan mikrofon oleh Ketua DPR Puan Maharani saat anggota berbicara menjadi sorotan, sebab dinilai menunjukkan sikap antidemokratis nyatanya hingga kini sikap tersebut masuk terus berlanjut dengan cara lain.

Dr. Muhammad Taufiq S.H., M.H. menekankan bahwa DPR ideal adalah DPR yang transparan, terbuka terhadap kritik, dan benar-benar memperjuangkan kepentingan masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/2025 pun menegaskan rakyat berhak mengkritik pejabat dan lembaga negara.

Diskusi ditutup dengan tiga catatan: DPR masih dibutuhkan, tetapi harus berbenah; DPR wajib menghormati anggotanya sendiri sebelum bicara soal rakyat; dan anggota DPR harus kreatif serta fokus pada kepentingan publik, bukan sekadar fasilitas pribadi. Pertanyaan reflektif pun mengemuka: “Siapa sebenarnya yang tolol, DPR atau rakyat yang memilihnya?”

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *