Surakarta, 18 Juli 2026 – Dilansir dari Akun youtube Salam Akal Waras Channel, Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., menyampaikan kritik terhadap sikap Menteri Pekerjaan Umum (PU) dalam sebuah tayangan di kanal YouTube Salam Akal Waras. Menurutnya, pejabat publik perlu mengedepankan etika, keterbukaan, dan profesionalisme dalam merespons kritik yang berkembang di masyarakat.
Dalam tayangan tersebut, Dr. Taufiq menyoroti pernyataan Menteri PU yang sebelumnya menawarkan hadiah umrah kepada pihak yang dapat membuktikan tuduhan tertentu. Ia berpendapat bahwa penyampaian tanggapan terhadap kritik sebaiknya dilakukan secara bijaksana serta mencerminkan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara.
Selain itu, Dr. Taufiq juga menyinggung informasi yang beredar mengenai mutasi sejumlah pegawai di lingkungan Kementerian PU setelah mencuatnya polemik terkait perjalanan dinas ke luar negeri. Menurutnya, apabila informasi tersebut benar, setiap kebijakan kepegawaian perlu dilaksanakan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga menekankan pentingnya memberikan penghargaan yang layak kepada aparatur sipil negara yang telah mengabdi dalam jangka waktu panjang.
Sebagai bentuk penyampaian keberatan, Dr. Taufiq menyatakan tengah mempertimbangkan pengiriman surat somasi kepada Menteri PU. Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk meminta klarifikasi serta mendorong penyelesaian persoalan secara proporsional. Ia menambahkan, upaya hukum lanjutan akan dipertimbangkan apabila dinilai diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Taufiq juga memberikan pandangannya mengenai gaya kepemimpinan Menteri PU dalam sejumlah kunjungan kerja. Menurutnya, setiap pejabat publik diharapkan mampu menunjukkan sikap yang menghormati seluruh pihak, baik masyarakat maupun aparatur sipil negara. Ia turut mendorong adanya evaluasi oleh pihak yang berwenang apabila dipandang diperlukan.
Menutup pernyataannya, Dr. Taufiq mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan melalui penyampaian kritik yang konstruktif, santun, dan sesuai dengan koridor hukum. Ia menegaskan bahwa kritik merupakan bagian dari kontrol publik yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Leave a Reply