Surakarta, 10 September 2025 – Diskusi buku kontroversial Jokowi’s White Paper: Kajian Digital Forensik, Telematika, dan Neuropolitika atas Keabsahan Dokumen dan Perilaku Kekuasaan akan berlangsung hari ini, Rabu (10/9/2025), pukul 16.00-18.00 WIB di Gedung YPIA Surakarta, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Acara bertajuk “Raja Solo Buku Jokowi’s White Paper Bersama Rismon, Suryo, Dr Taufiq, dr Tifa” ini mengundang masyarakat untuk mengupas isu keabsahan dokumen pendidikan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang telah memicu perdebatan nasional sejak peluncuran buku pada Agustus lalu.
Narasumber utama adalah trio penulis buku, yaitu Rismon Hasiholan Sianipar (pakar digital forensik), Roy Suryo (pakar telematika dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga), serta dr. Tifauzia Tyassuma (dr Tifa, ahli neuropolitika). Dr. Muhammad Taufiq, penggugat dalam perkara ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Solo, juga akan hadir memberikan perspektif hukum. Acara ini diselenggarakan di Yayasan Pendidikan Islam Al-Mukmin (YPIA) di gedung yang dikenal sebagai pusat kegiatan intelektual di Solo. Acara terbuka untuk umum dan akan disiarkan langsung via kanal YouTube Salam Akal Waras Channel Milik Dr. Taufiq.
Buku setebal hampir 700 halaman ini menganalisis dugaan ketidakabsahan ijazah Jokowi melalui pendekatan ilmiah. Rismon Sianipar menggunakan analisis digital forensik, seperti Error Level Analysis (ELA), untuk menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi tidak identik dengan dokumen UGM lain, bahkan menyinggung dugaan pembuatan di Pasar Pramuka, Jakarta. Roy Suryo menyoroti penyebaran isu ini di media sosial sejak 2013, termasuk pernyataan Jokowi soal IPK “di bawah 2” di UII Yogyakarta. Sementara itu, dr Tifa mengkaji perilaku kekuasaan Jokowi dari sudut neuropolitika, menghubungkan dugaan ini dengan dinamika psikologis. Buku ini juga mendokumentasikan kunjungan tim ke Fakultas Kehutanan UGM, menemukan kejanggalan seperti absennya lembar pengesahan pada skripsi Jokowi.
Diskusi ini menjadi kelanjutan dari soft launching buku di Yogyakarta pada 18 Agustus 2025, yang sempat menuai polemik akibat pembatalan izin ruang oleh UGM. Dengan cetakan pertama 5.000 eksemplar dan rencana distribusi e-book ke 25 negara, buku ini telah menjadi referensi global tentang transparansi dokumen publik. Harapannya acara ini tidak hanya mengupas isi buku, tetapi juga mendorong dialog konstruktif tentang etika kepemimpinan dan kebenaran akademik di Indonesia.
Buku ini diperkirakan akan memanaskan diskusi, mengingat Jokowi telah melaporkan para penulis ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik. Publik diajak untuk hadir langsung atau mengikuti live streaming guna memahami implikasi hukum dan sosial dari isu ini.
Leave a Reply