Surakarta, disetrap.com – Seorang praktisi hukum sekaligus pengajar hukum tata usaha negara, Dr. Taufiq, menyatakan partai yang pengurusnya terindikasi terlibat makar dapat dibubarkan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam podcast pada Minggu (8/11/2026), lalu kembali dibahas dalam siaran daring di kanal YouTube-nya di Channel Salam Akal Waras pada Selasa (10/11/2026), setelah muncul kabar mundurnya tiga pejabat pemerintahan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dalam siaran itu, ia mengaitkan pernyataannya dengan dinamika politik terkini. Ia menyebut tiga nama yang disebutnya mundur dari PSI pada Senin (9/11/2026), di antaranya Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, serta Giring Ganesha, mantan Ketua Umum PSI yang kini juga menjabat di pemerintahan.
Landasan Pembubaran Partai
Menurut Dr. Taufiq, pembubaran partai dapat ditempuh melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau yurisprudensi, sebagaimana pernah terjadi pada organisasi kemasyarakatan. Ia mencontohkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada 2017 dan organisasi lain pada 2020. Ia menegaskan bahwa pembubaran hanya relevan jika keterlibatan partai itu terbukti secara hukum.
Dr. Taufiq mengaku menyampaikan hal serupa dalam podcast 8 November dan menyebut pernyataan itu memicu reaksi sejumlah pihak. Ia tidak merinci pihak yang dimaksud.
Tafsir atas Mundurnya Tiga Pejabat
Dr. Taufiq menafsirkan pengunduran diri itu sebagai langkah menyelamatkan diri dan menjaga posisi di pemerintahan. Ia berpendapat para pejabat tersebut memilih mendekat kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menilai PSI belum pernah berhasil menempatkan wakilnya di DPR RI sejak berdiri pada 2014, meski suaranya meningkat di tingkat DPRD.
Penilaian ini merupakan opini pribadi. Dalam siarannya, ia tidak menunjukkan pernyataan resmi dari ketiga pejabat maupun dari pimpinan PSI mengenai alasan pengunduran diri.
Kembali Singgung Kejaksaan
Dr. Taufiq juga kembali menyoroti jaksa yang berfoto bersama Joko Widodo seusai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ia menyebut sejumlah lembaga dan tim kuasa hukum, termasuk Judicial Corruption Watch (JCW) dan tim pengacara dr. Tifa, telah mengirim surat yang meminta jaksa tersebut dicopot. Ia mengaitkan hal ini dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2024 tentang kode perilaku jaksa. Ia juga menyatakan bahwa ijazah yang menjadi bukti perkara semestinya dihadirkan oleh jaksa.
Leave a Reply