JAKARTA – Perilaku sejumlah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terlihat akrab dan berebut mengambil foto bersama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di ruang tunggu Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), menuai sorotan dari Judicial Corruption Watch Kota Surakarta (JCW).Peristiwa yang terekam kamera tersebut menjadi perhatian serius karena berlangsung di tengah proses persidangan perkara Nomor 354/Pid.B/2026/PN Jkt.Tim dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma.
JCW menilai, tindakan tersebut tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan hubungan sosial atau aktivitas dokumentasi biasa. Lebih dari itu, terdapat persoalan mengenai etika profesi, integritas, dan independensi jaksa dalam menjalankan fungsi penuntutan.Menurut JCW, seorang Jaksa Penuntut Umum harus mampu menjaga jarak profesional dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya. Sikap tersebut diperlukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara objektif, imparsial, dan bebas dari kepentingan tertentu.JCW menegaskan bahwa integritas aparat penegak hukum tidak hanya diukur dari tindakan ketika berada di ruang persidangan, tetapi juga dari perilaku di luar persidangan yang dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
JCW Soroti Pasal 7 Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024
Dalam mencermati peristiwa tersebut, JCW merujuk pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa. Peraturan tersebut mewajibkan setiap jaksa menjunjung tinggi tiga nilai utama, yakni integritas, profesionalitas, dan kebijaksanaan.Menurut JCW, hubungan personal maupun komunikasi khusus antara jaksa dengan pihak yang berkaitan dengan perkara perlu mendapatkan perhatian apabila berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.JCW berpandangan bahwa dokumentasi keakraban antara JPU dengan pihak pelapor sebagaimana terlihat dalam bukti yang dimiliki patut diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah hubungan tersebut sebatas interaksi sosial atau terdapat komunikasi dan kepentingan lain yang dapat memengaruhi independensi penuntutan.JCW menegaskan bahwa persoalan ini bukan semata-mata mengenai foto bersama, melainkan mengenai kewajiban aparat penegak hukum untuk menjaga integritas dan menghindari segala bentuk hubungan yang berpotensi mencederai kepercayaan publik.
Independensi dan Profesionalitas JPU Dipertanyakan
Selain persoalan integritas, JCW juga menyoroti Pasal 8 huruf d Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024 ketentuan tersebut merupakan prinsip mendasar yang harus dijalankan setiap jaksa, terlebih ketika sedang menangani perkara yang menjadi perhatian masyarakat luas. Keakraban yang diperlihatkan JPU dengan pihak yang berkaitan dengan perkara dapat menimbulkan persepsi publik mengenai adanya kedekatan khusus maupun potensi perlakuan istimewa. Kondisi demikian tidak boleh diabaikan karena dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas proses penuntutan.JCW menilai, jaksa seharusnya memberikan contoh bagaimana menjaga profesionalitas dan independensi, bukan justru menimbulkan pertanyaan mengenai keberpihakan aparat penegak hukum.
JCW Minta Jamwas Periksa Para JPU
Atas dasar tersebut, Judicial Corruption Watch Kota Surakarta menyatakan akan meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Republik Indonesia (Jamwas) untuk melakukan pemeriksaan terhadap para JPU yang menangani perkara Nomor 354/Pid.B/2026/PN Jkt.Tim atas nama terdakwa Tifauzia Tyassuma.Dalam permohonannya, JCW menyampaikan dua tuntutan utama.Pertama, meminta Jamwas menerima dan menindaklanjuti laporan sesuai ketentuan Undang-Undang Kejaksaan serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kode Perilaku Jaksa dan Tata Cara Pemeriksaan atas Pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.Kedua, meminta pemeriksaan terhadap para Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut untuk mengetahui peran masing-masing serta memastikan ada atau tidaknya pelanggaran Kode Perilaku Jaksa, Undang-Undang Kejaksaan, dan KUHAP.
Leave a Reply