SURAKARTA – Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY) mulai menindaklanjuti pengaduan Judicial Corruption Watch (JCW) Kota Surakarta terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) serta dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri Ambon. Dalam perkembangan terbaru, Komisi Yudisial tengah melakukan penelusuran dengan meminta dan menghimpun keterangan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pengaduan tersebut. Langkah ini menjadi perkembangan penting setelah JCW Kota Surakarta secara resmi menyampaikan laporan kepada Ketua Komisi Yudisial RI melalui surat Nomor 013/L/JCW/VI/2026 tertanggal 17 Juni 2026.Pengaduan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi perkara perdata Nomor 203/Pdt.G/2023/PN Amb jo. Nomor 34/PDT/2024/PT AMB jo. Nomor 4031 K/PDT/2025, yang dinilai menyisakan sejumlah persoalan prosedural dan dugaan pelanggaran prinsip-prinsip perilaku hakim.
Soroti Pelaksanaan Eksekusi di Tengah Perkara Pidana
Dalam laporan tersebut, JCW mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri Ambon melalui Panitera SR menerbitkan surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi Nomor 7/PAN.W27-U1/HK.02/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026. Eksekusi dijadwalkan pada 22 Juni 2026 terhadap objek tanah di Kelurahan Batu Meja dan Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Namun, JCW menyoroti bahwa para Termohon Eksekusi mengaku tidak pernah menerima salinan Penetapan Eksekusi Nomor 01/Pen.Pdt/Eks/2026/PN Amb tertanggal 8 Juni 2026. Bahkan, sebagian Termohon Eksekusi yang berdomisili di Jakarta Timur disebut tidak menerima pemberitahuan secara resmi. Persoalan lainnya adalah pelaksanaan eksekusi tersebut berlangsung ketika perkara pidana Nomor 42/Pid.B/2026/PN Amb atas nama terdakwa Meyzen Sahurilla masih berjalan. Perkara pidana tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat yang dijadikan sebagai salah satu alas hak utama dalam gugatan perdata yang objeknya hendak dieksekusi. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan JCW meminta agar pelaksanaan eksekusi ditangguhkan sampai terdapat kejelasan mengenai persoalan hukum yang berkaitan dengan dokumen alas hak tersebut.
JCW Uraikan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
Dalam laporannya kepada Komisi Yudisial, JCW menguraikan sejumlah dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip KEPPH sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009. Beberapa prinsip yang menjadi sorotan meliputi prinsip berperilaku jujur dan profesional, disiplin tinggi, integritas tinggi, serta berperilaku arif dan bijaksana. JCW menilai pelaksanaan eksekusi tanpa memastikan penyampaian salinan penetapan kepada seluruh Termohon Eksekusi berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi dan penghormatan terhadap hak-hak para pihak dalam proses peradilan. Selain itu, JCW juga menyoroti jarak waktu antara penerbitan surat pemberitahuan pada 15 Juni 2026 dengan jadwal pelaksanaan eksekusi pada 22 Juni 2026. Menurut JCW, rentang waktu tersebut terlalu singkat, terlebih terdapat Termohon Eksekusi yang berdomisili di luar Kota Ambon. Tidak hanya itu, JCW turut mempertanyakan sikap Ketua Pengadilan Negeri Ambon yang dinilai membiarkan proses eksekusi tetap berjalan di tengah adanya perkara pidana yang berkaitan dengan keabsahan dokumen atas hak objek sengketa.
Soroti Peran Panitera dan Jurusita
Pengaduan JCW tidak hanya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tetapi juga menyoroti dugaan maladministrasi yang dilakukan aparatur pengadilan. Dalam laporan tersebut, Panitera SR disorot terkait penerbitan surat pemberitahuan eksekusi tanpa memastikan seluruh Termohon Eksekusi menerima salinan penetapan terlebih dahulu. Sementara itu, Jurusita juga disorot karena diduga melaksanakan proses konstatering secara sepihak tanpa melibatkan seluruh Termohon Eksekusi dalam penandatanganan Berita Acara Konstatering. Atas berbagai persoalan tersebut, JCW meminta Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilaporkan, termasuk meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses pelaksanaan eksekusi.
Komisi Yudisial Diharapkan Mengusut Secara Objektif
Dengan adanya tindak lanjut dari Komisi Yudisial yang kini tengah menghimpun keterangan dari berbagai pihak, JCW berharap pengaduan tersebut dapat diperiksa secara objektif, menyeluruh, dan profesional. JCW juga berharap proses penelusuran tidak hanya berhenti pada pengumpulan keterangan, tetapi mampu memberikan kejelasan terhadap berbagai persoalan yang telah diuraikan dalam laporan.
Leave a Reply