Surakarta, disetrap.com – Seorang praktisi hukum, Dr. Taufiq, menyatakan partai politik yang terbukti terlibat makar dapat dibubarkan, dan kewenangan pembubaran itu berada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK). Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam siaran daring di kanal Youtube-nya Channel Salam Akal Waras, Selasa (10/11/2026), menyusul kabar penahanan sejumlah perwira tinggi Polri dalam kasus dugaan penyadapan terhadap presiden.
Dr. Taufiq mengaitkan pernyataannya dengan keterangan Kabareskrim dan Kadiv Humas Mabes Polri, yang menurutnya menyebut adanya dugaan keterlibatan sejumlah petinggi partai.
Dasar Hukum Pembubaran Partai
Dr. Taufiq merujuk pada Pasal 24C UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Undang-Undang Partai Politik. Menurut dia, partai dapat dibubarkan apabila asas, program, atau kegiatannya bertentangan dengan UUD 1945, atau terbukti melakukan makar dan membahayakan keutuhan NKRI.
Dr. Taufiq menjelaskan mekanismenya melalui permohonan ke MK oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing). Pembubaran partai, menurutnya, tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Ia menilai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada 2017 dan Front Pembela Islam (FPI) pada 2020 tidak melalui mekanisme tersebut, sehingga ia menyebutnya tidak berdasar hukum.
Soal Sidang Etik bagi Perwira Polisi
Dr. Taufiq mengulang pandangannya bahwa perwira polisi aktif yang diduga terlibat semestinya lebih dulu menjalani sidang kode etik dan pemberhentian tidak dengan hormat sebelum proses pidana. Ia menyebut nama Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Ia menilai pencopotan jabatan saja tidak cukup, sebab salah satu perwira yang disebut baru pensiun pada 2027 dan masih berstatus polisi aktif. Ia mencontohkan kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa sebagai preseden sidang etik.
Dr. Taufiq juga berpendapat bahwa penyadapan oleh anggota polisi aktif hanya sah dilakukan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pihak tertentu.
Soal Perkara Ijazah dan Persidangan
Dalam siaran yang sama, Dr. Taufiq menyinggung jalannya sidang perkara ijazah. Ia mengaku telah menyiapkan sejumlah pertanyaan untuk saksi, namun menurutnya tidak digunakan dalam sidang. Ia menyatakan akan hadir pada sidang berikutnya dengan agenda pemeriksaan ajudan Joko Widodo dan Aiman Wicaksono. Ia juga menilai ijazah yang menjadi barang bukti perlu diperiksa ulang, dan membandingkan keterangan sejumlah pihak mengenai keasliannya.
Leave a Reply