Disetrap.com– Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dalam salah satu pernyataannya menyebutkan bahwa ingin menertibkan Partai Politik (Parpol) seperti yang ada di China menjadi partai tunggal yang mana membutuhkan anggaran sekitar 250 miliar. Pernyataan Firli ini tentu menimbulkan kontra dari beberapa pihak.
Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) pun mengadakan diskusi dengan topik yang masih hangat diperbincangkan tersebut (12/06/23). Dr. Abdullah Hehamahuwa yang menjadi salah satu pembicara dalam diskusi tersebut menyebutkan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Firli sudah pernah disampaikan oleh Soekarno.
Dalam realitas saat ini, Abdullah melihat bahwa pernyataan Firli mengarah ke komunisme.
“Jadi Firli ini arahnya ke komunisme, ke orde lama yang ingin dihidupkan kembali.” Kata Abdullah
Menurut Abdullah, apabila membuat parpol seperti yang di China, maka itu sama saja melanggar konstitusi dan ini tentu berbahaya.
Wahyudi Al Maroky, M.Si., juga menambahkan bahwa pernyataan Firli bukan hanya kepentingan pada level pragmatis tetapi juga hingga level ideologis.
Wahyudi juga menyayangkan kenapa harus China yang digunakan sebagai contoh. Ini sama saja melecehkan bangsa kita sendiri, terutama founding fathers, seolah kita tidak bisa menggali solusi atau mencari contoh dari negara sendiri untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, salah satunya yaitu korupsi.
“Ini bukan perspektif dalam konteks pencegahan korupsi tetapi juga perubahan tatanan pemerintahan menjadi komunis” tambah Wahyudi.
Bahkan Wahyudi juga menyebut ini sebagai sebuah kemunduran yang sangat jauh.
“Ini adalah kemunduran yang jauh sekali, bukan sekedar gagal tapi mundur jauh sekali” kata Wahyudi dikutip dari Channel Youtube Muhammad Taufiq & Partners Law Firm.
Abdullah juga menyebutkan bahwa anggaran sebesar itu seharusnya tidak digunakan untuk mengubah partai politik menjadi partai tunggal sperti yang ada di China, akan tetapi bisa digunakan untuk melakukan usaha-usaha guna mencerdaskan partai-partai politik.
Apabila Firli ingin menertibkan Parpol dengan meniru sistem Parpol tunggal seperti di China, Abdullah mempertanyakan kenapa ide tersebut baru muncul sekarang.
“Kalau alasan mau menertibkan parpol, kenapa ide muncul itu baru muncul setelah masa jabatannya diperpanjang. Kenapa tidak dari awal pilkada, untuk apa?”
“Mestinya visi misi seorang pimpinan disampaikan sejak awal saat mengikuti fit dan proper test.” Tutur Dr. Abdullah
Untuk menertibkan parpol yang terlibat korupsi. Dr. Taufiq, Dr. Abdullah dan Wahyudi sepakat untuk memberikan sanksi kepada parpol yang terlibat korupsi baik ditemukan secara langsung/tidak langsung maka partai itu tidak boleh mengikuti pemilu dalam beberapa tahun atau dibubarkan.
Dr. Taufiq memberikan rekomendasinya jika Firli ingin menertibkan parpol yang korupsi maka selaku ketua KPK, Firli Bauhari, harusnya meneliti atau menyelidiki partai-partai mana saja yang menggunakan uang negara.
“Kalau Firli ingin menerapkan idealismenya, harusnya dia melihat ke proyek-proyek IKN, proyek kereta cepat.” jelas Dr. Taufiq
Dr. Taufiq juga menjelaskan bahwa seharusnya parpol yg terindikasi melakukan korupsi lewat BUMN atau mengambil dana APBN yang merugikan negara untuk mempertahankan kekuasaan, harusnya ditangkap lebih dulu.