Disetrap- Judicial Corruption Watch (JCW), sebuah organisasi non-profit (Non Govermental
Organization) yang bergerak di bidang riset dan kajian penegakan hukum antikorupsi di
Indonesia telah memasuki usianya yang keempat.
Sejak didirikan pada 2020 dengan mendapatkan status badan hukum. Judicial Corruption
Watch telah memiliki berbagai kegiatan di dalam bidang pengawasan, kajian, serta
advokasi publik mengenai berbagai isu penegakan hukum di Indonesia.
Salah satu Peneliti Senior JCW, Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.. telah beberapa kali
mengisi acara diskusi, kajian, dan podcast yang berisi edukasi dan kritik membangun
terhadap dinamika penegakan hukum di Indonesia.
Beberapa isu penegakan hukum yang dikawal dan dikritisi oleh JCW antara lain
penyelenggaraan Pemilukada Surakarta 2020, peristiwa pelanggaran HAM oleh
Kepolisian dalam kasus extrajudicial killing anggota FPI, pengawalan isu UU- ITE, dan
lain-lain.
Selain pengawalan isu-isu serta kajian terhadap masalah penegakan hukum di Indonesia.
JCW juga berkali-kali melakukan upaya whistleblowing terhadap tindakan oknum
pejabat penegak hukum yang melakukan upaya misconduct dan/atau tindakan tidak jujur
terhadap tugasnya sebagai penegak hukum. Judicial Corruption Watch pernah
melaporkan oknum hakim, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pemerintah Daerah,
dan Instansi penegak hukum lain seperti GAKKUM Kementerian Lingkungan Hidup.
Judicial Corruption Watch mengumpulkan informasi-informasi dari sumber terpercaya,
merangkum serta menganalisis informasi tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan
kajian internal sehingga menjadi bahan pelaporan yang terpercaya dan dapat dibuktikan
kepada pihak terkait, hal tersebut kami lakukan demi terciptanya integritas dan
akuntabilitas dalam proses penegakan hukum oleh instansi penegak hukum.
Tidak hanya terfokus dalam isu-isu penegakan hukum dan tindak pidana korupsi, barubaru ini JCW juga memperlebar sayapnya di bidang kajian politik dan kebijakan publik.
JCW mengambil sikap dan perspektif bahwa segala upaya pencegahan korupsi dan
pengembangan sistem antikorupsi di lingkungan pemerintahan dan penegak hukum
berawal dari kemauan dan political will dari setiap pemimpin lembaga-lembaga tersebut.
Atas dasar demikian, JCW juga turut serta dalam proses-proses pemilihan para
pemimpin seperti walikota karena seluruh langkah pengembangan sistem pemerintahan
yang berintegritas diawali dari sikap dan kepribadian para pemimpin.
Konkretisasi dari pandangan JCW tersebut kami jalankan melalui sebuah kegiatan
Diskusi publik dan unjuk Gagasan yang diadakan oleh Judicial Corruption Watch pada
Juli 2024. Kami mengadakan acara Diskusi publik dan unjuk Gagasan bakal calon
Walikota Solo 2025-2030 sebagai bentuk pengenalan figur-figur calon walikota Solo
kepada masyarakat untuk mengenali dan memahami karakter, sikap dan pandangan para
calon walikota Solo dalam kebijakan antikorupsi, kebijakan pembangunan, dan lain-lain.
Acara kami pada Juli 2024 tersebut berjalan sukses dengan mengundang bakal calon
walikota Solo untuk menyampaikan gagasan serta berdiskusi secara interaktif dengan
masyarakat.
Tinggalkan Komentar