Disetrap- Dijelaskannya, pemerintah sedang menyiapkan RUU Administrasi Pemerintahan. Produk hukum baru itu merupakan rambu-rambu tata pemerintahan yang bersih dan melindungi aparatur negara yang telah bekerja dengan baik, namun dipermasalahkan kebijakannya secara hukum. Namun mengingat pentingnya kerjasama agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaaan cara cara keperdataanpun dapat ditempuh melalui Hukum Administrasi Negara. Terkait data Administrasi yang disembunyikan dari publik oleh Jokowi yakni ijazah apakah ini dikhawatirkan akan mempengaruhi opini publik? seperti Yang dikutip akun Tiktok MTPLF pasal 185 KUHAP terkait pembuktian yang mana ijazah fotocopyan disandingkan dengan yang aslinya,hakim yang kurang lempeng juga bisa digugat. Awal awal Jokowi memerintah di Negara Indonesia, pemerintahan yang terpilih dihadapi oleh kesulitan ekonomi yang dimulai dengan kaburnya Hot Money dari Indonesia ke Luar Negeri. Lantas pemerintahan Jokowi pun membuat serangkaian paket kebijakan ekonomi yang melonggarkan birokrasi menjadi lebih fleksible, tapi berbagai kebijakan yang dikeluarkan bukan tanpa konsekuesi, seperti BPJS yang disuruh menanggung beban berat banyak membuat rumah sakit benar benar dalam kesulitan keuangan. Tidak berhenti sampai disitu, Indonesia dihadapkan oleh Virus Covid 19 yang melanda dan permasalahan pelik lainnya seperti kemacetan dan tidak imbangnya neraca perdagangan. Hal ini berujung menaikkan pajak bagi orang yang memegang uang banyak dan meningkatkan hutang luar negeri. Pajak ini pada akhirnya membuat badan usaha meningkatkan hutang asing pada paruh pertama pemerintahan Jokowi. Hutang pemerintahan Jokowi yang mencapai 8000 triliun menimbulkan keheranan karena kesanggupan mencicil yang berat yang membuat PR berat pemerintahan berikutnya. Hutang yang jumbo tersebut harusnya dikompensasi oleh mutual practice BUMN yang menjadi ujung tombak pembangunan berkelanjutan, dan seharusnya semakin kecil terhadap PDB dan APBN semakin kemari. Mengejar pertumbuhan yang resilien dan tangguh sehingga maju, berkualitas dan berwawasan luas serta menutup ruang fiskal yang menguntungkan sistem moneter. Frame work yang jelas harusnya ada pemelaran anggaran rumah tangga sehingga hutang tersebut diakui publik. Debt Publik tersebut juga diarahkan kepada kepentingan yang mendesak yang bisa mengancam kedaulatan NKRI. Pemerintah harusnya menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan penegakkan hukum, serta kompleksitas negara terkait keamanan intelijen. Jangan sampai hutang yang jumbo tanpa pembangunan yang fantastis terkait pajak tambang dan jangan sampai salah kelola. Membenahi demokrasi yang tidak sehat dan banyaknya bansos yang tidak mengcover semua kalangan. Presiden yang tidak netral bisa menimbulkan tsunami politik serta kurangnya menindak tegas ASN yang melenceng yang tidak berintegritas dan tidak saling mengingatkan.
Pemerintahan yang siap mengayomi sehingga tidak jauh dari kata adil.
Editor = Alim Widyatmoko
Tinggalkan Komentar