Yusriil Iza Mahendra Jangan Asbun Dengan Pelanggaran HAM Berat Di Era 1998
Kerusuhan 1998 adalah kasus yang meluas dan bisa menjadi sistemik yang terjadi di hampir seantero nusantara. Kasus ini mengakibatkan penjarahan penjarahan terhadap toko toko yang beroperasi termasuk sektor ritel. Bermula dari ketidakpuasan atas kepemimpinan Soeharto yang disebut penuh KKN. Jelaslah Soeharto tidak bisa mengendalikan bawahannya yang pemerintahannnya sentralistik, dan atasannya juga korupsi/tumpul ke atas yang menyebabkan Budaya Hukum dan Pranata Hukum itu rusak. Mulai dari Petrus(penembak misterius) penghilangan aktivis aktivis, yang pemerintah tidak bisa tidak mau dan tidak mampu menghentikannya mengindikasikan pemerintah yang saat itu terlibat terlalu dalam karena berbuat terlalu Pasif yang punya wewenang saat itu.
Perbuatan Biadab terhadap etnis Tionghoa yang menjadi pertanda atas frustasi masal kepemimpinan Soeharto. Etnis Tionghoa yang saat itu ikatan satu sama lainnya kuat dan saling mendukung dalam bisnis menjadi sasaran amarah massa yang mereka tuding sebagai kecemburuan sosial di bidang Ekonomi, yang etnis Tionghoa ini maju berkat jiwa bisnisnya yang sudah melekat dan mendapat sedikit keistimewaan di zaman Belanda serta penjualan aset Belanda ke pengusahan Tionghoa, yang penjajah frustasi asetnya dinasionalisasikan sesuai kemampuan negara(yang telah menjadi putusan Internasional yang ditiru negara Asia Afrika lain.
TGPF menemukan variasi data jumlah korban meninggal dan luka-luka. Pertama, data dari tim relawan yang diperoleh dari berbagai sumber menyatakan tercatat sekitar 1.308 korban dalam kerusuhan ini. Korban meninggal sebanyak 1.217 orang dengan rincian meninggal karena senjata sebanyak 1.190 orang dan dibakar sebanyak 564 orang. Sementara itu, korban yang luka-luka sebanyak 91 orang.[14]Mereka yang meninggal karena senjata termasuk empat korban Tragedi Trisakti yang terjadi pada 12 Mei 1998. Pembakaran Plaza Sentral Klender dianggap sebagai salah satu peristiwa yang paling banyak memakan korban jiwa dalam kerusuhan tersebut, hingga mencapai 288-488 tewas terbakar secara hidup-hidup.
Sesuai yang dikutip Akun Tiktok Advokat_Progresif: krisis kerusuhan 1998 menurut Yusril Iza Mahendra bukan pelanggaran HAM berat, bagaimana bisa pernyataan ini dilontarkan? setiap perbuatan melawan hukum adalah pelanggaran HAM. Yang berat pembunuhan penculikan pembubaran secara paksa, penghilangan nyawa secara masal , yang dinyatakan Yusril kurang pas karena terjadi nyawa hilang dimana dan kita punya negara, dan tak ada alasannya dari negara serta hilangnya enam pengikut Habib Rizieq, Menurut Konstitusi kita yang berhak menyatakan hal tersebut adalah Komisi Hak Asasi namanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Kerusushan ini berakhir dengan terjungkalnya rezim Soeharto yang telah memimpin rezim yang merekayasa politik selama kurang lebih 32 tahun. Dan kroni kroni Soeharto yang terlibat korupsi dan destruksi masal dituntut untuk segera diadili atas peran yang dimainkan, serta pemulihan Sistem Ekonomi Nasional.
Tinggalkan Komentar