Disetrap.com – Panglima Kodam (Pangdam) III/Siliwangi, Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo, membuat tulisan yang berjudul “Etika Menuju 2024” dan dibuat pada 10 April 2023 lalu, menjelaskan mengenai Pemilu yang akan diselenggarakan pada 2024 mendatang.
Atas pernyataan Pangdam Arief tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis yang mana terdiri dari Imparsial, ELSAM, PBHI Nasional, HRWG, Centra Initiative, Forum de Facto, WALHI, Setara Institute, turut memberikan tanggapannya. Adapun taanggapan dari koalisi tersebut, bahwa pernyataan Pangdam dalam tulisan tersebut sangat berdimensi dan bernuansa politis. Substansi tulisan tersebut sesungguhnya merupakan bentuk pernyataan politik, yang dibuat oleh prajurit militer aktif, yang tentunya berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan supremasi politik sipil di Indonesia. Pernyataan Pangdam yang menyatakan bahwa “demi alasan pertahanan dan keamanan, TNI agaknya harus sedikit maju mengambil posisi” dalam menyikapi situasi tertentu, merupakan pernyatan politik yang tidak dapat dibenarkan secara aturan hukum perundang-undangan, dalam konteks negara hukum yang demokratis. Sebagai prajurit TNI, tidak boleh dan tidak bisa satu pernyataan atau tulisan yang di dalamnya mengandung unsur ancaman dalam menghadapi situsi dan kondisi kebangsaan terkait kehidupan politik sipil, dalam hal ini Pemilu.
TNI merupakan alat pertahanan negara yang bertugas menjalankan fungsi pertahanan negara, sehingga mereka (Pangdam III/Siliwangi), tidak diperkenankan menilai kehidupan politik sipil ke depan, apalagi sembari memberikan ancaman perihal upaya memperbesar ruang bagi militer dalam politik. Langkah tersebut tentunya sangat berbahaya bagi kehidupan dan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Menurut Pasal 39 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, sehingga dengan demikian pernyataan dan tulisan Pangdam III/Siliwangi tersebut seharusnya tidak boleh terjadi, karena telah melanggar aturan dalam UU tersebut. Larangan bagi TNI untuk berpolitik praktis, sesungguhnya merupakan upaya serius dari bangsa ini, untuk menjaga netralitas dan profesionalisme, sebagai alat pertahanan negara.
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis juga menilai bahwa DPR, para Pemimpin Sipil, Panglima TNI dan Kasad, harus mengkoreksi kebijakan dan sikap prajurit TNI yang demikian, dalam hal ini Pangdam Siliwangi, yang menunjukkan sikap politiknya dalam ruang publik tersebut. Demi tegaknya supremasi sipil, DPR semestinya secara tegas menjalankan fungsi kontrol sipil demokratis terhadap militer, untuk memastikan tidak lagi terlibatnya militer dalam ruang politik sipil.
Selain itu otoritas sipil dan pimpinan TNI juga diharapkan segera menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah agenda reformasi TNI yang belum dijalankan, seperti restrukturisasi komando teritorial, masih banyaknya kekerasan aparat TNI, reformasi sistem peradilan militer, dan lain-lain. Penuntasan berbagai agenda tersebut penting dalam upaya membangun TNI.
Tidak hanya Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis, Dr. M. Taufiq selaku akademisi sekaligus praktisi yang selalu mengikuti perkembangan-perkembangan terkini di negeri ini juga turut memberikan komentarnya. Dr. Taufiq pun menunjukkan dukungannya terhadap sikap Pangdam III Siliwangi tersebut.
“Saya mendukung Pangdam Arief agar semua pihak mendinamisir Pemilu dan Pilpres. Jadi pesta demokrasi ini nantinya dapat berjalan lancar dan adem-adem saja.” Tutur Dr. Taufiq
Menurut Dr. Taufiq, tulisan Pangdam Arief tersebut menunjukkan adanya ketegasan seperti identitanya yang merupakan anggota aktif TNI. Tulisan tersebut juga efek dari kondisi politik saat ini
“Tulisan itu sebenarnya menunjukkan kalo ada kekhawatiran, keresahan TNI terhadap pemilu 2024.”
Melalui tulisan tersebut, menegaskan bahwa kondisi politik saat ini sedang tidak baik-baik saja,tidak karuan bahwa kampanye-kampanye juga mulai digaungkan.
Di lain sisi, melalui tulisan Mayjend. Arief Kunto Wibowo menunjukkan adanya pengamatan yang dilakukan oleh TNI.
“Tapi, lewat tulisan Pangdam Arief Wibowo ini menunjukkan bahwa TNI ini mengikuti perkembangan politik, perkembangan demokrasi di Indonesia.” Pungkas Dr. Taufiq