Surakarta, disetrap.com – Sejumlah praktisi dan pemerhati hukum mendesak Polri menggelar sidang kode etik dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) lebih dulu terhadap para perwira tinggi yang dilaporkan ditahan dalam kasus dugaan penyadapan terhadap presiden. Desakan itu muncul dalam diskusi daring yang berlangsung hingga larut malam dan disiarkan lewat kanal media sosial salah satu pesertanya.
Diskusi tersebut dihadiri seorang praktisi hukum, Dr. Taufiq sebagai pembawa acara, bersama tiga peserta lain yang disebut dengan nama depan Andika, Rian, dan Ridho. Mereka mengaku pernah terlibat dalam gugatan warga (citizen lawsuit) terkait polemik ijazah Joko Widodo.
Sebut Sejumlah Nama Perwira
Dalam diskusi itu, mereka menyebut beberapa perwira tinggi Polri yang disebut telah ditahan, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mereka juga menyebut dua perwira tinggi lain, yakni Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso. Kemudian mereka menyebut jumlah yang terseret bisa mencapai 11 jenderal dan perwira senior setingkat komisaris besar.
Alasan Sidang Etik Didahulukan
Mereka menilai para perwira yang masih berstatus anggota Polri aktif semestinya lebih dulu menjalani sidang etik dan PTDH sebelum proses pidana. Alasannya adalah sebagai berikut.
- Memutus pengaruh. Setelah pangkat, jabatan, dan atribut dicopot, jaringan dan pengaruh mereka dinilai akan melemah.
- Membuka pengguna hasil sadapan. Peserta berpendapat mereka yang kehilangan jabatan lebih mungkin mengungkap siapa pihak yang diuntungkan dari penyadapan itu.
- Dasar aturan. Merujuk Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022, salah satu peserta menyebut perwira menengah senior setingkat AKBP hingga Kombes dapat menjadi pemeriksa dalam sidang etik. Ia menegaskan pangkat jenderal tidak menjadi halangan untuk diperiksa.
- Preseden. Mereka mencontohkan kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, yang disebut menjalani sidang etik sebelum atau bersamaan dengan proses pidana.
Mereka mengapresiasi Kapolri baru, Jenderal Suyudi, serta Kabareskrim beserta jajarannya yang dinilai bergerak cepat. Mereka juga menyebut sejumlah mantan Kapolri menyatakan dukungan kepada Suyudi dalam konferensi pers pada sore hari yang sama.
Perdebatan Soal Makar
Mereka berbeda pandangan dengan pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang, menurut mereka, menyebut perkara ini bukan makar. Mereka menilai penyadapan terhadap presiden oleh pejabat keamanan dapat dikategorikan sebagai makar karena menyangkut keselamatan kepala negara. Salah satu peserta menyebut ancaman hukumannya bisa sangat berat, termasuk pidana mati atau penjara 20 tahun.
Soal Jumlah Nama dan Pengguna Sadapan
Dalam diskusi juga disinggung kabar soal 6.000 nama yang disebut menjadi target penyadapan. Seorang peserta mengaku mendengar angka 21.000 nama dan menyebut namanya sendiri termasuk di dalamnya. Pernyataan itu tidak disertai dokumen atau sumber resmi.
Mereka mempertanyakan siapa pihak yang menerima hasil sadapan. Kemudian juga membahas bahwa penyadapan bisa sah maupun ilegal dalam dunia intelijen, dan bahwa intelijen dapat mencakup bidang ekonomi dan industri, bukan hanya keamanan.
Desakan Lanjutan
Mereka mendorong Presiden Prabowo Subianto memberi dukungan penuh agar perkara ini ditangani transparan dan tidak berakhir dengan kesepakatan di belakang layar. Salah satu peserta juga menyinggung Undang-Undang Ormas dan Undang-Undang Partai Politik. Ia berpendapat organisasi atau partai yang terbukti terlibat pengkhianatan terhadap negara dapat dibubarkan, dengan catatan keterlibatannya terbukti secara hukum.
Leave a Reply