Surakarta, disetrap.com – Tim Advokasi Reaksi Cepat (TARC) Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa untuk memprotes dugaan tindakan represif aparat kepolisian dalam penggerebekan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Sukoharjo. Massa aksi menilai operasi itu mencederai rasa aman serta hak perempuan dan anak di lingkungan pendidikan pesantren.
Dalam siaran pers yang diterima redaksi, TARC menyebut aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus desakan agar Polri bertanggung jawab atas tindakan anggotanya di lapangan.
Sorotan pada Pengerahan Brimob
TARC mempersoalkan pengerahan personel Brimob bersenjata laras panjang dalam penggerebekan asrama putri. Menurut mereka, langkah itu patut dievaluasi serius, apalagi di lokasi terdapat santriwati dan anak di bawah umur.
TARC mengutip pernyataan Mabes Polri bahwa perkara ini merupakan penyidikan tindak pidana umum terkait dugaan perusakan properti, bukan terorisme. Karena itu, TARC berpendapat penggunaan kekuatan bersenjata dalam skala besar harus bisa dijelaskan dari sisi dasar hukum, kebutuhan, dan proporsionalitasnya.
TARC juga menyebut sejumlah tindakan yang, jika terbukti terjadi, tidak dapat dibenarkan dalam penegakan hukum. Tindakan itu mencakup mendobrak, menodongkan senjata, membentak, dan mengintimidasi santriwati serta anak-anak. Mereka menegaskan aparat wajib memperhatikan perlindungan anak, harkat dan martabat manusia, serta hak setiap orang atas rasa aman.
TARC turut menolak jika persoalan ini dialihkan menjadi perdebatan soal perizinan administratif pesantren. Menurut mereka, hal yang harus dijawab adalah prosedur penggerebekan, penggunaan kekuatan, pemeriksaan, dan penyitaan barang milik pesantren.
Empat Tuntutan kepada Kapolri
TARC Solo Raya membawa empat tuntutan dalam aksi tersebut.
- Pencopotan pejabat. Kapolri diminta mencopot Kapolda Jawa Tengah dan Komandan Brimob yang memimpin operasi, sebagai bentuk pertanggungjawaban komando dan institusional.
- Investigasi terbuka. Polri diminta melakukan penyelidikan transparan dan objektif, termasuk mengamankan rekaman CCTV serta membuka surat tugas dan dasar pengerahan personel.
- Permintaan maaf. Kapolri diminta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan institusional kepada korban dan masyarakat atas dugaan ketakutan dan trauma yang dialami perempuan dan anak.
- Pengawasan lembaga negara. Komisi III DPR RI, Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, dan Kompolnas diminta mengawasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam proses penegakan hukum itu.
TARC juga menyatakan akan mendorong Kementerian Agama agar hak pendidikan para santri tetap terlindungi dan kegiatan belajar di pesantren berjalan tanpa intimidasi.
Leave a Reply