Jakarta, disetrap.com – Tim kuasa hukum terdakwa dr. Tifa mencecar ajudan Joko Widodo yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah. Pertanyaan menyentuh kebiasaan penggunaan ponsel, pertemuan alumni, penyelesaian perkara lewat Restorative Justice (RJ), hingga cara pengumpulan 28 unggahan media sosial yang menjadi bahan laporan. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Saksi yang bertugas sebagai ajudan sejak 2016 itu berstatus anggota Polri aktif. Dalam sidang, ia menjawab pertanyaan penasihat hukum dan sesekali diingatkan majelis hakim agar pertanyaan difokuskan pada hal yang relevan dengan perkara.
Soal Ponsel dan Media Sosial
Saksi menjelaskan tugas ajudan mencakup pelayanan, menjadi penghubung, menyampaikan informasi, dan membantu membawakan barang. Menurut keterangannya, Jokowi memiliki ponsel pribadi yang tidak memuat WhatsApp dan hanya dipakai untuk melihat media sosial, berita, dan YouTube. Ia menyebut mantan presiden itu memiliki akun Instagram, Twitter, YouTube, dan Facebook.
Atas dasar itu, kuasa hukum menanyakan apakah saksi pernah melihat Jokowi berkomunikasi dengan teman sekolah atau kuliah, atau tergabung dalam grup alumni. Saksi menjawab tidak pernah melihatnya. Ketika ditanya soal reuni, ia menyebut reuni Fakultas Kehutanan UGM diinisiasi oleh teman seangkatan, dengan dua nama yang ia sebut sebagai teman kuliah, yakni Mustoha dan Bambang Supriyambodo. Saksi juga mengaku tidak mengetahui apakah di rumah Jokowi ada foto wisuda.
Majelis hakim beberapa kali menyela dan meminta pertanyaan dikaitkan dengan perkara, bukan kehidupan pribadi.
Soal Restorative Justice
Kuasa hukum menanyakan pertemuan pada 8 Januari 2026 dan 12 Maret 2026 yang melibatkan Jokowi bersama sejumlah pihak, yaitu Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rizmon Siahaan Sianipar. Saksi membenarkan bahwa dia mengetahui pertemuan itu, tetapi mengaku tidak tahu isi pembicaraannya.
Saksi menyatakan mengetahui adanya kesepakatan damai antara pelapor, yakni Jokowi, dan pihak terlapor, serta menegaskan tidak ada pencabutan laporan. Ia mengaku tidak mengetahui apakah kesepakatan itu disampaikan kepada ketua pengadilan, dan tidak hafal isi peraturan Mahkamah Agung tentang RJ. Kuasa hukum mempertanyakan mengapa perkara pihak-pihak tersebut tidak berlanjut, sementara perkara kliennya dan Roy Suryo tetap diproses.
Soal 28 Unggahan
Saksi menyatakan bukan dirinya yang mengumpulkan 28 unggahan media sosial itu, melainkan tim penasihat hukum Jokowi. Ia mengaku tidak tahu siapa yang menyeleksi unggahan dan nama-nama di dalamnya. Ia juga menyatakan bukan pembuat laporan polisi, dan hanya menyampaikan informasi itu kepada Jokowi atas inisiatif pribadi. Bahan tersebut, menurutnya, dibagikan langsung, bukan disimpan beserta metadata aslinya. Barang bukti yang disita Polda Metro Jaya, kata saksi, berupa flash disk.
Saksi juga membenarkan ijazah Jokowi turut disita sebagai barang bukti. Ia menyatakan pernah melihat ijazah asli saat Jokowi memperlihatkannya kepada awak media di Solo, dan menyimpulkannya asli. Ia mengaku lupa apakah pernah mendengar pidato Jokowi di UGM pada 2017 tentang dosen pembimbing skripsinya. Soal pencemaran nama baik, saksi menjawab itu delik aduan, tetapi tidak mengetahui apakah bersifat absolut atau relatif. Ia juga menyatakan Jokowi, setahunya, tidak mempermasalahkan sebutan “Mulyono” dan tidak pernah mendengar langsung panggilan “Bang Jek”.
Pertanyaan tentang kenaikan pangkat saksi dari Kompol ke AKBP dinyatakan tidak relevan oleh majelis, sehingga kuasa hukum mengganti pertanyaan.
Leave a Reply