JAKARTA, disetrap.com – Praktisi hukum Dr. Taufiq menilai mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden tidak semestinya diterima begitu saja. Ia meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menahan keputusan sampai proses pemakzulan di DPR dan laporan hukum terhadap Gibran selesai. Pernyataan itu disampaikan dalam siaran YouTube di Channel Salam Akal Waras pada 13 November 2026.
Latar: Putusan MA dan Pengunduran Diri
Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026, lewat perkara kasasi nomor 742 K/TUN/2026, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah. Dokumen itu menjadi syarat pencalonannya pada Pilpres 2024. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyebut tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen setara SMA dari luar negeri, tetapi tidak mendiskualifikasi Gibran.
Pada Rabu (11/11/2026), 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat sebagai langkah awal pemakzulan. Menurut CNN Indonesia, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.00 WIB. Presiden Prabowo Subianto menyatakan menerima dan menghormati keputusan itu. Rapat paripurna yang dijadwalkan hari itu batal karena pimpinan MPR menyebut surat sudah diterima. Gibran menyatakan seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan mundur bukan tanda ketidaksanggupan.
Pandangan Dr. Taufiq: MPR Boleh Tidak Langsung Menerima
Dr. Taufiq mengakui mundur adalah hak seorang wakil presiden dan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengharuskan pengisian jabatan yang kosong dalam 60 hari. Namun menurutnya, pasal itu tidak otomatis mewajibkan MPR menerima surat mundur ketika proses pemakzulan sedang berjalan. Ia berpendapat MPR dapat menunda atau menolak, dan menyebut pemakzulan sebagai jalan paling tepat.
Dr. Taufiq menilai pembahasan di DPR terlalu lambat dan menyebut hanya satu fraksi, PAN, yang ikut mengusulkan hak menyatakan pendapat. Data itu sesuai dengan pemberitaan CNN Indonesia, yang mencatat PAN mengajukan satu dari 120 usulan. Ia berpendapat seharusnya mekanisme interpelasi, angket, atau hak menyatakan pendapat digulirkan lebih dulu.
Dugaan Pidana dan Fasilitas Mantan Wapres
Dr. Taufiq berpendapat bahwa persoalan ijazah memiliki konsekuensi pidana. Ia menduga ada keterangan palsu dalam akta otentik terkait kelulusan SMA, dan menyebut laporan polisi yang dibuat seseorang bernama Ahmad Qasimuddin pada 7 Oktober 2026 harus diproses. Ia juga menyinggung sejumlah laporan lama terkait dugaan korupsi yang menurutnya dihentikan KPK, tanpa merinci bukti dalam siaran. Gibran belum diberi kesempatan menanggapi dan sejauh ini tidak ada penetapan tersangka dalam laporan yang disebutkan.
Selain itu, Dr. Taufiq mempertanyakan apakah setelah mundur Gibran tetap mendapat hak seperti pengawalan, rumah dinas, gaji pokok, dan tunjangan, yang menurutnya diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 dan PP Nomor 5 Tahun 1978.
Desakan Pembenahan Lembaga
Dr. Taufiq meminta pembenahan lembaga penegak hukum lebih dulu sebelum pengunduran diri diproses. Ia mendesak pergantian sejumlah pejabat, antara lain Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Ketua KPK, dan Jaksa Agung. Ia menyebut penyadapan yang baru-baru ini terungkap di Polri perlu ditelusuri keterkaitannya dengan institusi lain, tanpa menyampaikan bukti. Ia juga mengingatkan bahwa jika pemakzulan tidak dilanjutkan, perkara serupa bisa “berpindah kelompok”.
Dr. Taufiq menyebut negara tetap dapat berjalan tanpa wakil presiden pada masa kosong, dan membandingkannya dengan masa pengunduran diri Soeharto, ketika Presiden Habibie tidak mengangkat wakil presiden. Ia meminta masyarakat tidak memberi “cek kosong” kepada MPR dalam menentukan pengganti.
Leave a Reply