Semarang, disetrap.com – Seorang praktisi hukum sekaligus pengajar hukum tata usaha negara, Dr. Taufiq menguraikan perbedaan akibat hukum antara presiden atau wakil presiden yang mengundurkan diri dan yang diberhentikan lewat pemakzulan. Penjelasan itu ia sampaikan dalam siaran daring di kanal media sosialnya, Rabu (11/11/2026), dengan merujuk pada kabar bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempertimbangkan langkah mundur atau menempuh jalur hukum.
Menurut Dr. Taufiq, kabar mengenai pertemuan Gibran dan Presiden Prabowo Subianto diberitakan secara berlebihan oleh media. Ia mengutip keterangan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, bahwa Gibran belum menyatakan mundur. Dalam pertemuan itu, kata dia, Presiden disebut menyarankan jalur sengketa tata usaha negara (TUN). Seluruhnya berasal dari ucapan narasumber dan belum terkonfirmasi.
Hak bagi yang Mengundurkan Diri
Dr. Taufiq menyebut pengunduran diri presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978. Menurut dia, pejabat yang mengundurkan diri tetap memperoleh sejumlah hak, yaitu:
- Pensiun sebesar 100 persen,
- Fasilitas kesehatan bagi yang bersangkutan dan keluarga,
- Staf pendukung dari aparatur negara, dan
- Pengamanan.
Dr. Taufiq menilai pilihan mundur paling ringan karena tidak menimbulkan risiko politik besar.
Jalur Pemakzulan
Untuk pemakzulan, Dr. Taufiq menjelaskan mekanismenya melalui DPR, yang memerlukan dukungan dua pertiga anggota, kemudian diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, dan dikembalikan ke DPR serta MPR untuk diputuskan. Ia merujuk Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang menurutnya mensyaratkan adanya pelanggaran hukum berat atau perbuatan tercela. Ia menyatakan pejabat yang dimakzulkan tidak mendapat fasilitas seperti yang mengundurkan diri.
Dr. Taufiq juga menyebut kemungkinan tekanan publik jika dua jalur itu tidak berjalan, dengan mencontohkan peristiwa lengsernya Presiden Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid. Ia menilai DPR saat ini belum serius menempuh pemakzulan.
Dr. Taufiq juga menyatakan pandangan pribadi bahwa Gibran semestinya dimakzulkan, dengan alasan ijazah yang ia nilai bermasalah. Tudingan itu merupakan opini narasumber, tidak disertai putusan atau dokumen resmi dalam siarannya, dan belum ada tanggapan dari pihak Gibran.
Soal Sengketa TUN
Dr. Taufiq mengulang pandangannya bahwa pejabat negara tidak dapat mengajukan gugatan TUN. Menurutnya, penggugat harus orang perseorangan atau badan hukum perdata, sedangkan objek gugatan harus berupa keputusan yang konkret, individual, final, dan berakibat hukum. Ia menilai saran menempuh jalur itu keliru.
Soal Pengusutan Dugaan Penyadapan
Dr. Taufiq juga menyoroti tim khusus bentukan Kapolri yang menurutnya baru menjerat empat orang. Ia mempertanyakan untuk kepentingan siapa dugaan penyadapan oleh sejumlah perwira tinggi dilakukan, dan menegaskan agar para perwira itu lebih dulu menjalani sidang etik.
DDA
Leave a Reply