Jakarta, disetrap.com – Tim penasihat hukum terdakwa dr. Tifa mengajukan keberatan formil terhadap status ijazah Joko Widodo yang dijadikan barang bukti utama dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka meminta majelis hakim menyatakan bukti itu tidak sah dan memerintahkan pengujian ulang oleh lembaga forensik independen. Jaksa penuntut umum menolak keberatan tersebut dan menegaskan penyitaan telah dilakukan sesuai aturan.
Keberatan disampaikan koordinator tim penasihat hukum, Dr. Taufiq, di awal sidang. Ia menyebut dokumen tersebut tercatat sebagai barang sitaan sejak 23 Juli 2025.
Dalil Pembela: Rantai Pengawasan Dinilai Terputus
Menurut Dr. Taufiq, penanganan ijazah itu melanggar prinsip rantai pengawasan (chain of custody). Ia merujuk pada Pasal 46, Pasal 130, dan Pasal 216 UU Nomor 20 Tahun 2025, serta standar operasional kejaksaan, yang menurutnya mewajibkan barang bukti dibungkus, disegel, dan disimpan di tempat penyimpanan khusus.
Dr. Taufiq berpendapat ijazah itu justru berada dalam penguasaan pribadi saksi korban, dibawa dan diperlihatkan sendiri di persidangan, kemudian dibawa pulang. Atas dasar itu, pembela mengutip prinsip pengecualian alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum dalam Pasal 235 UU yang sama. Mereka memohon majelis:
- mencatat dugaan pelanggaran prosedur dalam berita acara sidang,
- menyatakan ijazah fisik tidak sah sebagai alat bukti,
- mengesampingkan hasil uji laboratorium, atau setidaknya
- memerintahkan uji ulang oleh lembaga forensik independen.
Pembela juga meminta agar ijazah itu dihadirkan setiap kali sidang digelar karena merupakan bukti utama. Keberatan lengkap, menurut Taufiq, akan disampaikan secara tertulis.
Tanggapan Jaksa: Sudah Disegel dan Sesuai Aturan
Jaksa menyatakan bukti ijazah diajukan oleh penuntut umum, bukan oleh saksi atau korban. Menurut jaksa, ijazah itu sebelumnya dibuka di persidangan dalam perkara lain dengan disaksikan video dan masih dalam kondisi tersegel. Jaksa menilai persoalan segel sudah terjawab dan penanganan barang bukti, mulai dari permohonan penyitaan hingga penetapan pengadilan, telah mengikuti peraturan.
Soal uji ulang, jaksa menilai hal itu tidak relevan sebelum hakim menilai keaslian bukti. Merujuk Pasal 235 ayat (2) sampai (4), jaksa menyebut alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara sah, sedangkan penilaian autentikasi dan keabsahan perolehan merupakan kewenangan hakim. Jaksa menyatakan permintaan pengujian ulang bukan ranah persidangan ini.
Sikap Majelis Hakim
Majelis menyatakan akan mencatat keberatan dalam berita acara. Terhadap permohonan uji ulang, majelis akan mempertimbangkannya sesuai fakta yang muncul di persidangan, termasuk setelah ada dokumen pendukung dan pemeriksaan ahli forensik, yang belum dilakukan. Majelis tidak meminta tanggapan lanjutan dan melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi.
Leave a Reply