Jakarta, disetrap.com – Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, dihadirkan sebagai saksi kedua dalam sidang perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Joko Widodo dengan terdakwa dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam kesaksiannya, ia menegaskan bahwa tayangan talk show yang menjadi barang bukti merupakan produk jurnalistik yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers.
Aiman memberikan keterangan setelah disumpah, dan menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum serta penasihat hukum. Ia mengaku pernah diperiksa satu kali oleh penyidik Polda Metro Jaya, membaca dan menandatangani berita acara, dan tidak mengalami tekanan, paksaan, maupun intimidasi.
Soal Tayangan 29 April 2025
Jaksa menanyakan program “Rakyat Bersuara” di kanal YouTube resmi iNews yang tayang langsung pada 29 April 2025 dengan judul tiga terlapor kasus ijazah Jokowi bersaksi. Aiman membenarkan siaran itu berasal dari akun resmi iNews dan menyebutnya tayangan otentik. Ia menyatakan dr. Tifa hadir sebagai narasumber berstatus terlapor.
Namun, ia mengaku tidak ingat isi pernyataan terdakwa secara rinci, termasuk apakah terdakwa menyampaikan data hasil riset. Ia hanya menyebut bahwa materi tayangan dibawa sendiri oleh narasumber, bukan disediakan tim program. Ia juga mengaku tidak ingat jumlah penonton maupun isi komentar, dan menyatakan tidak pernah melihat terdakwa membawa ijazah fisik Jokowi, hanya salinan yang berasal dari pihak lain.
Pandangan soal Kerja Jurnalistik
Aiman, yang menyebut telah 25 tahun menjadi wartawan, mengaku baru kali ini menjadi saksi dalam perkara yang menurutnya tidak layak dijadikan barang bukti. Ia menegaskan itu pendapatnya, yang menurutnya didukung Undang-Undang Pers. Ia menjelaskan beberapa hal berikut.
- Dasar aturan. Program berpedoman pada UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, serta kode etik jurnalistik dan P3SPS.
- Peran pembawa acara. Tugasnya memoderasi, menerapkan prinsip cover both sides, dan menjernihkan informasi. Ia mengaku pernah lima kali mengeluarkan narasumber karena dinilai tidak beradab.
- Pertanggungjawaban. Pernyataan narasumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan dibantah pihak seberang di studio.
- Mekanisme perselisihan. Sengketa pers menurutnya perlu lewat Dewan Pers agar narasumber tidak takut berbicara dan hak publik atas informasi tidak hilang.
Ia menjelaskan narasumber diundang oleh tim program, umumnya lewat WhatsApp, dan tidak ada perjanjian tertulis khusus. Program tersebut, kata dia, tayang sejak Februari 2024, dan penonton di studio biasanya diundang tim, sedangkan tayangan terbuka bagi publik di berbagai platform.
DDA
Leave a Reply