JAKARTA, disetrap.com – Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, menyatakan bahwa program diskusi “Rakyat Bersuara” adalah karya jurnalistik yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia menyampaikan hal itu saat bersaksi dalam sidang terdakwa Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026).
Dokter Tifa didakwa melakukan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tayangan “Rakyat Bersuara” yang menghadirkan Dokter Tifa dan narasumber lain menjadi salah satu barang bukti jaksa.
Pers Tidak Layak Dipidana Lewat Produk Jurnalistik
Menjawab pertanyaan tim kuasa hukum terdakwa, Aiman menyebut seluruh proses produksi hingga penayangan program itu mengikuti Undang-Undang Pers. Ia menilai produk jurnalistik tidak layak dijadikan barang bukti pidana. Menurutnya, sengketa dari karya jurnalistik semestinya diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, karena undang-undang yang khusus mengesampingkan yang umum.
Aiman menyampaikan kekhawatiran bahwa jika produk jurnalistik dikriminalisasi, narasumber lain, termasuk mantan hakim yang kerap ia undang, bisa menjadi korban berikutnya. Ia juga menyinggung hak tolak wartawan, yakni hak merahasiakan identitas narasumber yang diakui Undang-Undang Pers. Menurutnya, tugas pers adalah memenuhi hak publik atas informasi dan mengurangi ketidakpastian, sehingga isu yang berkembang di masyarakat wajib diangkat.
Soal Keberimbangan dan Hak Jawab
Aiman mengatakan tayangan yang dipersoalkan selalu menerapkan prinsip cover both sides, dengan menghadirkan narasumber yang berseberangan agar bisa membantah secara langsung. Dari pertanyaan tim hukum, ia mengungkapkan beberapa hal:
- Program “Rakyat Bersuara” tidak pernah dipanggil Dewan Pers, termasuk soal ketidakberimbangan.
- Dewan Pers tidak pernah menyatakan bahwa bagian pernyataan Dokter Tifa melanggar kode etik jurnalistik.
- Jokowi atau kuasa hukumnya tidak pernah mengajukan hak jawab maupun hak koreksi kepada redaksi.
- Komisi Penyiaran pernah memanggil redaksi, tetapi untuk perkara lain, yaitu narasumber lain yang dikeluarkan dari acara karena dinilai melanggar kepatutan, bukan terkait Dokter Tifa.
Soal Pengundangan dan Pemotongan Video
Aiman menyatakan Dokter Tifa diundang oleh redaksi. Pihak iNews, katanya, selalu melakukan riset dan pra-wawancara terhadap calon narasumber, dan menilai latar belakang pendidikan serta pengalaman Dokter Tifa sesuai dengan topik. Ia tidak menilai keahlian terdakwa, hanya latar belakang yang ia terima. Ia menegaskan Dokter Tifa tidak pernah meminta atau memaksa pernyataannya disiarkan atau diunggah ulang.
Aiman menjelaskan tayangan dilakukan secara langsung dan tidak dipotong, dengan durasi biasanya lebih dari tiga jam. Potongan 8, 10, atau 20 menit yang beredar diambil redaksi sendiri agar publik tidak perlu menonton seluruh acara, tanpa mengubah makna. Ia membenarkan bahwa rekaman yang diputar jaksa identik dan tidak dimanipulasi dari tayangan asli. Ia menambahkan, potongan yang dibuat pihak lain bisa mengubah konteks, terutama jika ada niat tidak baik.
Sikap Terdakwa di Studio
Menurut Aiman, seingatnya Dokter Tifa tidak pernah melontarkan makian pribadi. Ia mengatakan tidak pernah memberi peringatan kepada Dokter Tifa. Ia pernah dua kali memperingatkan Roy Suryo, tetapi tidak sampai mengusirnya. Aiman juga mengaku tidak ingat ada narasumber program televisi yang dipidana akibat pernyataannya, sebelum kasus ini.
Selama pemeriksaan, tim kuasa hukum terdakwa dan jaksa sempat berdebat soal pertanyaan, termasuk keberatan jaksa atas pertanyaan tertentu. Majelis hakim meminta pemeriksaan dilanjutkan.
Dakwaan
Dokter Tifa didakwa dengan Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dakwaan primair, dan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) sebagai subsider. Ia juga didakwa melanggar Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE. Jokowi, dalam kesaksiannya pada 5 November 2026, menyatakan ijazahnya asli dan merasa dihina oleh tudingan tersebut.
DDA.
Leave a Reply